Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Reformasi Birokrasi (RB) Nasional di bawah naungan Wakil Presiden Republik Indonesia. Diskusi bersama Tim RB Nasional ini bertujuan untuk memvalidasi program pengentasan kemiskinan dan stunting yang telah berhasil di terapkan di Surabaya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyambut kedatangan Tim RB Nasional di ruang sidang Wali Kota Balai Kota Surabaya pada Kamis (11/7/2024). Pertemuan ini di hadiri oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait, serta camat dan lurah di lingkungan Pemkot Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi memaparkan berbagai program dan capaian yang telah di raih oleh Kota Pahlawan. Termasuk upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Setelah FGD, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari program RB Tematik yang telah di laksanakan pada tahun 2023.
“Kami datang untuk memvalidasi apa yang sebenarnya di lakukan Kota Surabaya sehingga mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Kami ingin memahami mekanisme yang di gunakan agar dapat di terapkan di daerah lain,” ujar Erwan.
Kunci Kesuksesan Implementasi RB Tematik
Dari pemaparan Wali Kota Eri Cahyadi, Erwan mengungkapkan bahwa ada beberapa kunci kesuksesan dalam implementasi RB Tematik di Surabaya. Pertama adalah komitmen dari kepala daerah.
“Keberhasilan RB Tematik ini pertama-tama tergantung pada komitmen pemimpin daerah. Pak Wali Kota Eri Cahyadi sangat berkomitmen, tidak hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga kapasitas teknokratik dalam memahami dan menyelesaikan masalah,” jelasnya.
Selain kemampuan pemimpin daerah, penentuan skala prioritas juga menjadi kunci keberhasilan implementasi RB Tematik di Surabaya. Salah satu prioritas Pemkot Surabaya adalah pengentasan kemiskinan.
“Penurunan kemiskinan menjadi satu dari tujuh prioritas Wali Kota Eri Cahyadi,” tambah Erwan.
Kunci ketiga adalah penggunaan data berbasis bukti (evidence-based). Kota Surabaya menggunakan data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Menurut Erwan, dalam menanggulangi kemiskinan, Pemkot Surabaya melibatkan seluruh PD, masyarakat, dan sektor swasta.
“Ini menjadi variabel penting yang membuat Surabaya sukses dalam penilaian RB,” kata Erwan.
Erwan juga mendorong Pemkot Surabaya untuk meraih predikat “AA” (Sangat Memuaskan) dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024. Tahun sebelumnya, Pemkot Surabaya meraih predikat “A” (Memuaskan) untuk penilaian SAKIP.
“Ini tantangan bagi Kota Surabaya, apakah dari praktik baik ini mereka dapat menciptakan ide baru dan mengelola kinerja yang baik, terutama dalam pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kehadiran Tim RB Nasional adalah untuk mendalami dan memvalidasi apakah RB Tematik benar-benar telah dijalankan oleh Pemkot Surabaya.
“Dengan pembuktian yang kami sampaikan, Pak Deputi mengapresiasi Kota Surabaya. Karena Surabaya menjalankan semuanya dengan digital, inilah kelebihan Kota Surabaya,” ujar Wali Kota Eri.
Menurut Wali Kota Eri, penerapan digitalisasi sangat penting. Tanpa digitalisasi, sulit untuk mengetahui kebijakan apa yang harus di berikan kepada masyarakat. Contohnya adalah dalam pengelolaan data kemiskinan dan stunting.
“Keberhasilan kami menurunkan stunting dan kemiskinan terjadi ketika kami mengetahui data, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi, serta intervensi. Semua ini tidak mungkin di lakukan secara manual, maka kami memanfaatkan digitalisasi,” pungkasnya. (r6)
