Surabaya,(DOC) – Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Jairi Irawan, menilai bahwa persoalan utama dalam dunia pendidikan saat ini bukan terletak pada kurangnya satuan pendidikan, melainkan pada tata kelola dan manajemen yang masih perlu di perbaiki.
Jairi mengatakan, bahwa salah satu tantangan yang harus segera di atasi adalah sistem perekrutan guru. Khususnya dalam menggantikan tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
“Perekrutan guru harus dilakukan dengan pola yang baik dan tepat. Sehingga tidak ada kekosongan tenaga pengajar yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar,” ujar Jairi, di Surabaya Jumat(7/3/2025).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya akses pendidikan yang layak dan gratis bagi anak-anak kurang mampu.
Wakil Ketua Komisi E ini menegaskan bahwa anak dari keluarga miskin tidak seharusnya di kumpulkan di sekolah khusus dengan fasilitas dan kurikulum yang berbeda.
“Kita memerlukan sekolah inklusif yang bisa di akses semua kalangan, baik dari keluarga mampu maupun kurang mampu,” katanya.
Jairi juga menyoroti peran penting organisasi masyarakat (Ormas) dalam dunia pendidikan.
Ia menilai bahwa Ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), serta lembaga keagamaan lainnya, telah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar ormas besar tersebut dapat di libatkan dalam program pendidikan nasional tanpa harus mendirikan sekolah sendiri.
Pembenahan Sistem Pendidikan Beban Negara
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam membenahi sistem pendidikan. Termasuk memperbaiki kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatkan sistem perekrutan guru, serta memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik.
“Selain itu, fasilitas satuan pendidikan harus di penuhi agar layak dan mumpuni. Untuk wilayah terluar, harus ada kebijakan khusus. Seperti mengirimkan guru terbaik dengan gaji yang layak, serta membangun sekolah jika fasilitas pendidikan belum tersedia,” tuturnya.
Jairi menegaskan bahwa tujuan utama dari semua kebijakan ini adalah memastikan setiap anak. Baik dari keluarga kaya maupun miskin, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.(wafik/r7)
