Surabaya, (DOC) – Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 resmi di gelar di Grand City Convention Hall, Surabaya, Kamis (8/5/2025). Forum ini tak sekadar pertemuan seremonial, tetapi menjadi ajang memperkuat sinergi ekonomi antardaerah.
Salah satu agenda utama adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar-Koperasi Merah Putih dari berbagai kota dan kabupaten. Momen ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi dalam mengembangkan usaha berbasis komunitas.
Koperasi Kelurahan Merah Putih Tambak Rejo, Surabaya, menandatangani kerja sama dengan beberapa koperasi dari luar daerah. Di antaranya, dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih Sekarputih, Kota Mojokerto. Kolaborasi ini menyasar pengembangan usaha, distribusi kebutuhan pokok, hingga perdagangan antarwilayah.
Selain itu, Koperasi Tambak Rejo juga menjalin kerja sama dengan Koperasi Merah Putih Wonokerto dari Kabupaten Pasuruan dan Koperasi Merah Putih Rengel dari Kabupaten Tuban.
Penandatanganan ini turut di saksikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama 98 wali kota anggota APEKSI, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menekankan pentingnya koperasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Menurutnya, Surabaya sebagai kota konsumen sangat membutuhkan pasokan dari daerah lain.
“Beras dari Mojokerto, telur dari Blitar. Ini harus di salurkan lewat Koperasi Merah Putih. Jangan ambil dari tempat lain,” tegas Eri.
Sektor Lain
Tak hanya soal pangan, kerja sama juga bisa menyentuh sektor lain. Salah satunya, paving blok produksi Koperasi Merah Putih Surabaya. Produk ini sudah di gunakan secara lokal dan bisa di kirim ke kota lain yang membutuhkan.
“Kalau Mojokerto butuh paving, kita punya Koperasi yang produksi K-175. Ini bukan soal transaksi semata, tapi bentuk kolaborasi antarwilayah,” tambahnya.
Sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri juga mengajak daerah lain membentuk koperasi serupa. Ia menyebut, Koperasi Merah Putih bisa menjadi pengganti peran Koperasi Unit Desa (KUD) yang dulu sempat berjaya.
“Kita hubungkan potensi desa dengan kebutuhan kota. Ini semangat kolaborasi dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Ia menyebut pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi baru sebagai saluran utama berbagai program pembangunan.
“Koperasi Merah Putih bisa hadir di desa maupun kelurahan. Ini cara paling langsung agar bantuan seperti pupuk bisa sampai ke petani, tanpa jalur rumit,” jelasnya.
Untuk mendukung ini, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran agar kepala daerah segera menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Salah satu poin pentingnya adalah pembentukan koperasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.
Bahkan, menurut Bima, biaya akta notaris sebesar Rp2 juta untuk mendirikan koperasi bisa diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Semua sudah diatur dalam surat edaran dari Mendagri,” pungkasnya. (r6)
