Surabaya, (DOC) – Khofifah Indar Parawansa resmi di lantik sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk masa khidmat 2025–2030. Pelantikan di lakukan oleh Katib Aam PBNU, KH Ahmad Sa’id Asrori, di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Sabtu (10/5).
Pada kesempatan yang sama, Arifatul Choiri Fauzi di lantik sebagai Ketua PP Muslimat NU. Ia di lantik bersama jajaran pengurus baru yang telah di sahkan melalui Surat Keputusan PBNU Nomor 3808/PB.01/A.II.01.27/99/04/2025.
Susunan pengurus kali ini mencerminkan keberagaman latar belakang profesi, daerah, dan bidang keahlian. Hal ini menunjukkan komitmen Muslimat NU untuk tetap inklusif dan responsif terhadap berbagai tantangan zaman.
Pelantikan ini juga menjadi momen peluncuran program Pelatihan Paralegal dan Lembaga Advokasi Hukum Keluarga. Program ini di awali dengan penandatanganan kerja sama antara Ketua PP Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Min Usihen.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan hukum bagi kader Muslimat NU. Fokus utamanya adalah memperkuat pemahaman hukum serta mendukung pendampingan komunitas terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
Penandatanganan ini di saksikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf serta Khofifah Indar Parawansa.
Dalam sambutannya, Khofifah mengajak seluruh kader Muslimat NU untuk terus menjaga integritas dan semangat pengabdian. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan amanah organisasi.
“Be yourself and do our best—jadilah diri sendiri dan lakukan yang terbaik. Ini adalah kunci ketangguhan perempuan dalam membangun bangsa,” ujarnya.
Harus Sejalan dengan Nasional
Khofifah juga menegaskan bahwa perjuangan Muslimat NU harus sejalan dengan arah pembangunan nasional. Isu-isu seperti pengarusutamaan gender, pendidikan inklusif, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas.
Lebih lanjut, ia mendorong Muslimat NU untuk menjadi pelopor gerakan sosial yang solutif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif anggota di nilainya sebagai kunci keberhasilan organisasi.
Senada dengan itu, Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan bahwa kepengurusan baru membawa semangat perubahan. Ia menekankan pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika sosial.
“Hharus tetap relevan. Perempuan Indonesia tidak hanya perlu di lindungi, tetapi juga di berdayakan agar bisa berkontribusi penuh dalam pembangunan bangsa,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyoroti kiprah panjang Muslimat NU dalam berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa organisasi ini telah melahirkan banyak prestasi di tengah masyarakat.
“Muslimat NU bukan sekadar organisasi ibu-ibu. Ini adalah gerakan perempuan yang tumbuh dan berakar kuat dalam sejarah bangsa,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, juga di deklarasikan Asosiasi Guru Besar Muslimat NU. Deklarasi ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat kapasitas intelektual di lingkungan organisasi.
Acara pelantikan ini turut di hadiri sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Menteri Sosial RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Kepala BPHN, istri Wapres ke-13 RI, serta perwakilan Muslimat NU dari berbagai daerah dan luar negeri. (r6)
