Surabaya,(DOC) – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengungkapkan kekhawatiran warga Kecamatan Simokerto yang belum merasakan manfaat program pendidikan kesetaraan KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Warga Surabaya). Saat menggelar reses dan berdialog langsung dengan masyarakat, Ajeng mendapat banyak keluhan soal ketimpangan jangkauan program ini.
Program KRISNA merupakan layanan kejar paket gratis yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Surabaya. Meski dinilai membantu banyak warga, program ini baru berjalan di lima wilayah besar dan belum menyasar kecamatan seperti Simokerto.
“Warga Simokerto sangat menantikan kehadiran KRISNA. Namun, sampai saat ini program ini belum menyentuh semua kecamatan. Ini menjadi catatan penting yang harus segera kami tindaklanjuti,” ujar Ajeng Wira Wati, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.
Kritik Sistem Zonasi Penerimaan Murid Baru
Warga juga mengeluhkan sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang menggunakan zonasi berdasarkan jarak domisili. Sistem ini menyulitkan siswa dari RW tertentu yang letaknya jauh dari sekolah negeri.
Ajeng menyarankan pemerintah membuka jalur penerimaan berbasis prestasi, seperti nilai rapor, agar anak-anak berpotensi tetap mendapatkan kesempatan belajar.
“Sistem zonasi memang penting untuk pemerataan, tapi jangan sampai menghalangi anak-anak yang punya prestasi akademik baik. Kami mendorong pemerintah membuka jalur prestasi agar semua siswa memiliki akses yang adil,” tegas Ajeng.
Terima Keluhan di 6 Kecamatan saat Reses
Selain menggelar pertemuan dengan warga Simokerto, dalam resesnya Ajeng Wira Wati juga menemui warga di 5(lima) kecamatan (Tegalsari, Genteng, Gubeng, Bubutan dan Krembangan) di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Surabaya.
Warga mengeluhkan biaya pendidikan soal kenaikan biaya kuliah UKT, bantuan sosial yang dianggap kurang transparan, serta pengangkutan sampah yang sering terlambat. Kondisi ini membuat lingkungan kotor dan berpotensi menimbulkan penyakit.
Penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kampus Karang Menjangan juga menjadi keluhan. Warga ingin PKL supaya lebih tertata dan rapi, seperti kawasan Malioboro di Yogyakarta.
“Biaya kuliah yang terus naik jadi beban keluarga. Bantuan sosial yang kurang transparan membuat warga kurang percaya. Pengangkutan sampah yang terlambat harus segera diperbaiki demi menjaga kebersihan lingkungan,” kata Ajeng.
Di sisi lain, warga berharap pemerintah menyediakan beasiswa khusus bagi anak-anak berbakat dalam seni tradisional seperti menari remo atau ludruk. Mereka ingin pelestarian budaya Surabaya mendapat perhatian lebih serius.
Selain itu, warga mengajukan usulan pemberdayaan UMKM agar lebih berkembang dan berkontribusi pada ekonomi lokal.
“Pelestarian budaya harus kita dukung bersama. Beasiswa bagi anak-anak berbakat seni tradisional akan menjaga warisan budaya kita tetap hidup. Kami juga mendorong program pemberdayaan UMKM agar perekonomian masyarakat meningkat,” ujar Ajeng.
Peran Pemerintah dalam Meningkatkan IPM
Ajeng menekankan bahwa pemerataan akses pendidikan dan perbaikan fasilitas publik sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Surabaya. Pada 2023, Surabaya mencapai IPM sebesar 74,65, tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Malang.(r7)
