Lombok,(DOC) – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) resmi masuk dalam skema Wajib Belajar 13 Tahun yang tengah di bahas dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Hal ini di sampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panja Revisi UU Sisdiknas, Lalu Hadrian Irfani, dalam Workshop Pendidikan bertema “Peran Pendidikan dalam Mewujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Emas 2045”, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/6).
“Satu Tahun Wajib PAUD adalah langkah maju untuk memastikan hak pendidikan di mulai sejak usia dini. Negara harus hadir sejak awal,” tegas Hadrian.
Workshop ini di gelar oleh Direktorat PAUD, Kemendikdasmen, dan di hadiri oleh Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Gogot Suharwoto, serta Direktur PAUD, Nia Nurhasanah.
Lalu Hadrian menekankan bahwa penguatan PAUD adalah bagian penting dari visi besar Indonesia Emas 2045.
“Kalau kita ingin menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia, SDM unggul adalah fondasinya. Dan itu di mulai dari PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BPMP NTB, Katman, menyampaikan bahwa masa usia dini adalah periode emas pembentukan otak, karakter, serta dasar kemampuan abad ke-21 seperti kreativitas dan berpikir kritis.
“Kalau kita gagal memberikan stimulasi sejak dini, kita juga gagal mencetak SDM yang siap bersaing,” kata Katman.
Katman juga menyoroti risiko jika PAUD tidak di perkuat. Mulai dari rendahnya angka partisipasi, ketimpangan antarwilayah, hingga dampak pada capaian pendidikan dasar secara keseluruhan.
“Minimnya investasi PAUD bisa memperdalam ketimpangan dan menurunkan kesiapan belajar anak,” tegasnya.
Workshop ini menegaskan kembali bahwa investasi di PAUD bukan pemborosan, tapi justru investasi jangka panjang paling menguntungkan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa return investasi tertinggi dalam pendidikan justru terjadi pada masa usia dini.
“Pendidikan usia dini adalah pondasi Indonesia Emas. Kita butuh langkah nyata, bukan hanya retorika,” pungkas Katman. (r6)
