Jakarta,(DOC) – Dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome Sedunia 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) menggelar kegiatan bertema “Meningkatkan Ekosistem Pendidikan yang Ramah bagi Anak dengan Down Syndrome”, Senin, 24 Maret 2025.
Melalui tema tersebut, Kemendikdasmen ingin mengajak semua pihak. Mulai dari sekolah, keluarga, hingga masyarakat luas harus bersama-sama membangun sistem pendidikan yang lebih terbuka, adil, dan mendukung.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta, Mariman Darto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Menurutnya, pembentukan Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menjadi langkah konkret Kemendikdasmen dalam memastikan inklusi tidak hanya menjadi jargon, tetapi bagian dari kebijakan nyata.
Lebih jauh, Mariman menegaskan bahwa anak-anak dengan down syndrome memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas sesuai potensi mereka. Karena itu, katanya, seluruh elemen dalam sistem pendidikan harus bergerak bersama untuk menciptakan ruang belajar yang aman, adaptif, dan bermakna.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang setara,” ujarnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa jalan menuju pendidikan inklusif yang ideal masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kurangnya guru yang terlatih, keterbatasan sarana prasarana yang ramah disabilitas, serta minimnya peluang kerja bagi lulusan penyandang disabilitas.
Kebijakan dan Program Pendidikan Inklusif
Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjut Mariman, Kemendikdasmen terus memperkuat kebijakan dan program pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari pelatihan guru, pengembangan kurikulum adaptif, hingga penyediaan fasilitas yang lebih aksesibel di berbagai jenjang pendidikan.
“Meski begitu, upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu kolaborasi lintas sektor—pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat sipil—untuk benar-benar mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Saryadi, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya memperluas layanan pendidikan inklusif di berbagai daerah. Ia menyebut bahwa penguatan kapasitas guru, hingga pemberdayaan unit layanan disabilitas menjadi prioritas utama Direktorat PKPLK saat ini.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Setiap peserta didik, termasuk anak dengan down syndrome, harus memiliki akses dan peluang yang sama untuk berhasil,” tegas Saryadi.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan POTADS (Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome), Eliza Octavianti Rogi, memberikan perspektif dari sisi keluarga. Menurutnya, tantangan terbesar dalam merawat anak dengan down syndrome adalah membangun kemandirian mereka lewat pengembangan potensi yang dimiliki.
“Anak-anak ini punya talenta luar biasa. Yang mereka butuhkan adalah ruang yang ramah dan lingkungan yang percaya pada kemampuan mereka. Tempat belajar yang inklusif adalah kunci agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri,” ungkap Eliza. (r6)
