Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Mereka mendorong agar pembangunan sosial juga mendapatkan perhatian serius demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mochamad Machmud, S.Sos., M.Si., menyampaikan pandangannya usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (9/7/2025). Ia mengamati bahwa anggaran pembangunan dalam RPJMD cenderung mengutamakan perbaikan jalan dan saluran drainase.
“Saya melihat pembangunan terlalu berat pada infrastruktur fisik. Sementara anggaran kita terbatas, jadi jangan habiskan semuanya untuk proyek jalan dan saluran,” tegas Machmud.
Menurutnya, Pemkot perlu memprioritaskan keseimbangan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari seluruh sektor pembangunan.
Machmud menekankan pentingnya pembangunan non-fisik. Ia menyebutkan fasilitas seperti ruang bermain anak, tempat ibadah, dan program pemberdayaan masyarakat sebagai elemen vital yang harus mendapat perhatian.
“Kita harus mengarahkan sebagian anggaran ke sektor sosial. Banyak kebutuhan warga yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan infrastruktur,” ujarnya.
Ia menyayangkan jika anggaran besar hanya menghasilkan proyek fisik, sementara kebutuhan dasar masyarakat tetap terabaikan.
Legislator Soroti Minimnya Indikator Keberhasilan
Machmud juga menyoroti kurangnya indikator konkret dalam RPJMD untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Ia menilai perbandingan dengan daerah lain tidak cukup untuk menilai kemajuan Surabaya.
“Anggaran kita Rp12 triliun. Tapi jika Rp3 triliunnya hanya untuk menggaji ASN, maka sisa anggaran harus benar-benar memberi dampak langsung. Jangan hanya puas karena terlihat lebih baik dari kota lain,” tambahnya.
Ia mendorong Pemkot membuat ukuran yang jelas agar pembangunan tidak hanya menghasilkan proyek, tetapi juga perubahan nyata di kehidupan warga.
Machmud memastikan DPRD akan terus memantau implementasi RPJMD dari tahun ke tahun. Ia menegaskan bahwa DPRD tak akan membiarkan rencana pembangunan berjalan tanpa pengawasan.
“Kami tidak hanya menyetujui dokumen perencanaan. Kami akan mengevaluasi setiap target. Jika tidak tercapai, kami akan bertanya kenapa,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa evaluasi bukan sekadar formalitas, melainkan alat kontrol yang penting untuk menjaga arah pembangunan tetap sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Machmud, keberhasilan pembangunan di Surabaya tidak bisa hanya diukur dari jalan yang lebar atau gedung yang tinggi. Ia menilai kualitas hidup masyarakat seharusnya menjadi indikator utama.
“Kota besar tidak cukup hanya dengan proyek megah. Surabaya harus hadir sebagai kota yang inklusif, adil, dan peduli terhadap semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.(r7)
