Komitmen Akademisi terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Surabaya,(DOC) – Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIBPOL) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya terhadap isu lingkungan.
Melalui Seminar Nasional Administrasi Negara (SINAGARA) VII bertema “Green Governance: Peran Administrasi Publik dalam Menjawab Tantangan Kebijakan Berorientasi Ramah Lingkungan”, kegiatan ini di gelar pada Rabu(15/10/2025).
Acara dibuka oleh Dekan FISIBPOL UPN Veteran Jatim, Dr. Catur Suratnoaji, dan dihadiri 320 peserta, terdiri atas 251 partisipan daring dan 69 peserta luring.
SINAGARA VII menjadi ruang refleksi dan aksi nyata bagi akademisi, birokrat, serta komunitas untuk membangun tata kelola pemerintahan berkelanjutan.
Salah satu narasumber, Anjarwati, S.Si., M.Env., dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, menjelaskan berbagai kebijakan hijau yang telah diterapkan.
Ia menyebut program Desa Berseri, Eco Pesantren, dan Program Kampung Iklim (Proklim) sebagai bukti komitmen pemerintah daerah.
Anjarwati juga memaparkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta langkah konkret penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
“Jawa Timur terus mendorong kebijakan rendah emisi hingga ke tingkat desa. Prinsip green governance kini menjadi pijakan setiap level pemerintahan,” ujarnya.
Administrasi Publik sebagai Motor Perubahan
Dosen UPN Veteran Jatim, Assoc. Prof. Dr. Ertien R. Nawangsari, M.Si., menekankan bahwa green governance bukan pilihan, melainkan keharusan.
Menurutnya, administrasi publik harus bertransformasi menjadi penggerak utama kebijakan pro-lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Ertien memperkenalkan piramida enam dimensi pembangunan berkelanjutan.
Dimensi tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, ekologi, dan spiritual.
Keenamnya menjadi fondasi agar tata kelola publik yang hijau berjalan konsisten dan terintegrasi lintas sektor.
Dari sisi komunitas, Mochamad Zamroni, pendiri Tunas Hijau Indonesia, berbagi pengalaman menggerakkan lebih dari 200 ribu anak muda.
Lewat program edukasi seperti Surabaya Eco School, ia menunjukkan bahwa perubahan perilaku adalah inti dari green governance.
“Mulailah dari hal sederhana—bawa tumbler, pilah sampah, kurangi plastik.
Aksi kecil jika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan besar untuk bumi,” ujar Zamroni disambut antusias peserta.
Sinergi Multipihak untuk Tata Kelola Hijau
Ketiga narasumber sepakat bahwa keberhasilan green governance memerlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan lingkungan tidak berhenti pada dokumen, tetapi menjadi budaya birokrasi yang hijau.
Koordinator Prodi Administrasi Publik, Susi Hardjati, menegaskan bahwa SINAGARA VII tidak hanya forum ilmiah, tetapi juga bentuk nyata peran perguruan tinggi.
Melalui riset, inovasi teknologi hijau, dan literasi lingkungan, kampus di harapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“Dengan semangat ‘Dari Kampus untuk Bumi’, SINAGARA VII menjadi momentum penting untuk meneguhkan kontribusi UPN Veteran Jatim dalam membangun peradaban hijau Indonesia.
Green governance bukan sekadar wacana teknokratis, tetapi komitmen moral kolektif untuk menjaga keseimbangan antara manusia, ekonomi, dan alam,” pungkasnya.(r7)
