Surabaya,(DOC) – Kenaikan harga plastik di pasaran mulai mengubah pola pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong warga memanfaatkan momentum ini dengan memilah sampah dari rumah agar bernilai ekonomi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, M Fikser, mengatakan tingginya harga plastik membuat sampah non-organik kini banyak diburu pemulung dan pengepul.
“Sekarang harga plastik naik, sehingga hasil pilahan sampah jadi incaran, terutama oleh pemulung,” kata Fikser, Rabu (13/5/2026).
Plastik Bernilai Tinggi, TPS Tak Lagi Jadi Tempat Pilah
Fikser menjelaskan, fenomena tersebut terlihat di sejumlah TPS 3R di Surabaya. Petugas kini memisahkan sampah plastik lebih awal karena memiliki nilai jual tinggi dan sudah di pesan pengepul.
“Di TPS 3R kami, sampah plastik sudah di pisahkan dan di tumpuk karena memang banyak yang pesan,” ujarnya.
DLH pun memperketat pengawasan di TPS agar tidak lagi menjadi lokasi pemilahan liar. Fikser menegaskan warga harus memilah sampah sebelum di buang.
“Kami ingin TPS tetap bersih. Pemilahan harus dilakukan dari rumah, bukan di TPS,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aktivitas bongkar muat sampah di sekitar TPS yang meningkat akibat tingginya permintaan plastik. DLH kini menertibkan area tersebut agar tidak mengganggu kebersihan lingkungan.
DLH Siapkan Skema Bank Sampah dan Pembelian Langsung
Fikser mendorong warga menjadikan kenaikan harga plastik sebagai peluang tambahan penghasilan melalui pemilahan sampah non-organik.
DLH Surabaya saat ini memiliki enam bank sampah induk yang siap menampung sampah bernilai ekonomis. Warga juga bisa menjual sampah secara langsung dengan sistem penimbangan dan pembayaran di tempat.
“Kami bisa atur jadwal pengambilan. Tinggal di sepakati hari dan jamnya, nanti kami datang, timbang, dan langsung bayar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengumpulan sampah akan lebih efektif jika dilakukan secara kolektif di tingkat RT dan RW.
“Sampah bisa di kumpulkan di balai RW, balai RT, atau titik yang di sepakati. Dengan cara ini, pengelolaan jadi lebih rapi dan menguntungkan warga,” katanya.
Dorong Ekosistem Sampah Berbasis Warga
DLH mendorong setiap lingkungan membangun ekosistem pengelolaan sampah berbasis warga. Melalui kesepakatan bersama, jadwal pengumpulan dan pemilahan sampah bisa berjalan teratur.
Fikser menilai, langkah ini tidak hanya menjaga kebersihan kota, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat kampung.
“Kalau di kelola bersama, sampah bukan lagi beban, tapi bisa jadi sumber penghasilan bagi warga,” pungkasnya.(r7)
