Ajeng Wira Wati Minta Dinkes Buka Data Program Gizi dan Kesehatan

Ajeng Wira Wati Minta Dinkes Buka Data Program Gizi dan Kesehatan

Surabaya,(DOC) – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyoroti sejumlah isu penting dalam rapat pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut di gelar Selasa (21/10/2025) bersama Dinas Kesehatan Surabaya dan di hadiri perwakilan dari Bappedalitbang, BPKAD, dan Bapenda.

Bacaan Lainnya

Salah satu hal yang di sorot Ajeng adalah kelanjutan proyek shelter TBC yang sebelumnya sempat di rencanakan.

“Tahun 2026 nanti, untuk pembangunan shelter TBC, apa masih ada? Ini dulu sempat kita bahas,” ujarnya.

Menurutnya, fasilitas khusus ini penting untuk mendukung penanganan kasus TBC yang masih tinggi di Surabaya. Ia meminta Dinas Kesehatan memberikan kepastian terkait kelanjutan proyek tersebut dalam skema anggaran tahun depan.

Selain shelter, Ajeng juga menyoroti besarnya anggaran pada program nomor 32 yang mencapai Rp20 miliar. Menurutnya, jumlah sebesar itu harus di jelaskan secara terbuka dan rinci.

“Anggarannya besar sekali, Rp20 miliar. Ini untuk apa? Harus jelas penggunaannya,” tegasnya.

Ajeng menilai, transparansi dalam anggaran besar sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan atau pemborosan.

Minta Rincian Penanganan Stunting

Tak hanya itu, Ajeng turut menyoroti program penanganan stunting yang tersebar dalam beberapa kegiatan.
Ia merujuk pada program nomor 36 yang menyebutkan bantuan protein dan susu, serta program nomor 41 yang juga berkaitan dengan stunting.

Menurutnya, layanan yang di berikan tahun 2026 terlihat meningkat, namun datanya belum lengkap.

“Untuk stunting ini, tolong di jelaskan bantuan apa saja yang di berikan. Dari 14 jadi berapa, dan total dananya berapa?” tanyanya.

Ia menekankan pentingnya data yang terperinci, termasuk jumlah penerima manfaat dan skema distribusi bantuan.

Ajeng menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang terarah dan bertanggung jawab. Menurutnya, setiap program harus menyentuh langsung kebutuhan warga dan bukan sekadar formalitas penganggaran.

Baca Juga:  Deadlock Sengketa Tanah, DPRD Minta Kepala BPN Turun Langsung

Ia juga mengingatkan agar dinas terkait tidak sekadar menyusun program berdasarkan target angka, tetapi benar-benar mempertimbangkan dampak nyatanya bagi masyarakat. (r6)

Pos terkait