Surabaya (DOC) – Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menyatakan kesiapan penuh dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027. Secara prinsip, mekanisme SPMB hampir sama dengan tahun lalu. Namun, Dispendik melakukan sejumlah optimalisasi sistem dan penyesuaian jalur demi kelancaran proses seleksi.
Kepala Dispendik Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menegaskan bahwa seluruh calon peserta didik di Surabaya dipastikan akan mendapatkan kuota pendidikan yang merata, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ia menjelaskan, salah satu poin pembeda pada SPMB tahun ini adalah adanya Tes Kompetensi Akademik (TKA) pada Jalur Prestasi untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).
“Secara prinsip masih sama seperti tahun lalu. Yang berubah itu hanya satu, yaitu jalur prestasi kita sisipkan TKA kemarin. Sisanya sama seperti tahun lalu,” kata Febri dalam konferensi pers di Gedung Eks Kantor Humas Pemkot Surabaya, Selasa (19/5/2026).
Febri mengungkapkan bahwa kuota jalur prestasi SMPN pada SPMB tahun ini sebesar 35 persen. Jalur tersebut dibagi menjadi tiga subjalur, yakni prestasi akademik dengan kuota 20 persen, perlombaan dan pertandingan 12 persen, serta penghafal kitab suci sebesar 3 persen.
Menurutnya, mekanisme penilaian pada jalur prestasi akademik tahun ini juga mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan nilai rapor.
“Berbeda dengan tahun lalu, untuk jalur prestasi yang biasanya menggunakan nilai raport. Tahun ini, kami kombinasikan nilai raport (bobot 60 persen) dan hasil TKA (bobot 40 persen). Hasil TKA dijadwalkan akan keluar pada 26 Mei 2026,” ujar Febri.
Terkait penerimaan jalur prestasi, pihaknya juga telah melakukan proses verifikasi sertifikat perlombaan dan penghafal kitab suci sebelum membuka jalur nilai akademik. Kebijakan tersebut dilakukan agar siswa yang belum lolos melalui jalur lomba tetap memiliki kesempatan mendaftar melalui jalur akademik.
Selain itu, Dispendik memastikan daya tampung sekolah negeri dan swasta di Surabaya mencukupi untuk menampung seluruh lulusan sekolah dasar tahun ini. Berdasarkan data Dispendik Surabaya, jumlah lulusan SD negeri dan swasta mencapai sekitar 41.000 siswa. Sementara total daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai 42.000 kursi.
“Artinya, tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan sekolah karena pagunya cukup untuk menampung semua lulusan,” terang Febri.
Untuk memperluas akses pendidikan, Dispendik juga mengoptimalkan Jalur Afirmasi dengan kuota 15 persen untuk SD dan 20 persen untuk SMP. Jalur tersebut terintegrasi dengan data desil kemiskinan milik Dinas Sosial (Dinsos), termasuk bagi kategori inklusi dan penyandang disabilitas.
Pemkot Surabaya memastikan warga yang masuk kategori tersebut tetap difasilitasi untuk memperoleh akses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Sementara pada Jalur Domisili, Dispendik menetapkan kuota 80 persen untuk SD dan 40 persen untuk SMP. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya tetap menerapkan sistem dua ring untuk menjaga pemerataan dan keadilan penerimaan peserta didik.
Jalur domisili satu (D1) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang lokasi rumahnya paling dekat dengan sekolah tujuan. Sedangkan jalur domisili dua (D2) diperuntukkan bagi warga yang rumahnya relatif lebih jauh, namun masih berada dalam satu wilayah kelurahan atau kecamatan yang sama.
“Kalau memang tidak berhasil di jalur satu, bisa menggunakan domisili dua bagi warga yang rumahnya relatif lebih jauh namun masih berada dalam satu wilayah kelurahan atau kecamatan yang sama dengan sekolah, dengan proporsi kuota 20 persen,” ujar Febri.
Untuk mengantisipasi penumpukan masyarakat di kantor Dispendik maupun gangguan teknis pada aplikasi pendaftaran, pihaknya juga mengoperasikan posko informasi di setiap sekolah mulai Rabu (20/5/2026).
Ia berharap, masyarakat dapat meamanfaatkan semua fasilitas yang disediakan untuk menghimpun informasi terkait SPMB, sebelum prosesnya dibuka pada tanggal 2 Juni 2026.
“Masyarakat tidak perlu gusar, kanal dan posko kita banyak di semua sekolah. Kalau ada kesulitan, monggo datang ke posko sekolah masing-masing, tidak usah semuanya ke dinas. Petugas di sekolah sudah kami bekali untuk membantu warga, termasuk mengajari orang tua cara mengukur jarak rumahnya,” tutupnya.
