Surabaya,(DOC) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi diperkirakan akan memengaruhi sektor transportasi dan distribusi barang dalam waktu dekat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Pemerhati sosial sekaligus Komisioner KPID Jawa Timur, Rosnindar Prio Eko Rahardjo, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi akan berdampak pada sektor transportasi dan distribusi barang.
“Kenaikan BBM hampir selalu menjadi alasan berbagai sektor untuk menaikkan harga barang dan jasa. Dampaknya bisa merembet hingga pasar tradisional dan usaha kecil,” ujar Rosnindar, Rabu (10/6/2026).
Tarif Transportasi dan Logistik Berpotensi Naik
Rosnindar menjelaskan, kenaikan BBM akan memengaruhi sedikitnya tiga sektor utama. Pertama, operator ojek online, taksi daring, dan transportasi umum kemungkinan menyesuaikan tarif untuk menutup kenaikan biaya operasional.
Kedua, perusahaan angkutan logistik harus mengeluarkan biaya bahan bakar yang lebih besar. Akibatnya, biaya distribusi barang dari produsen hingga konsumen ikut meningkat.
Ketiga, pedagang dan pelaku usaha berpotensi menaikkan harga barang untuk menyesuaikan biaya distribusi yang lebih tinggi.
“Ketika biaya distribusi meningkat, harga komoditas di pasar juga cenderung ikut naik. Kondisi ini bisa memicu ekonomi biaya tinggi,” katanya.
Transisi Energi Masih Hadapi Tantangan
Selain itu, Rosnindar menyoroti tantangan transisi energi yang saat ini didorong pemerintah. Menurutnya, masyarakat dan pelaku usaha masih bergantung pada kendaraan berbahan bakar minyak, terutama untuk transportasi umum dan distribusi barang.
Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan transisi energi dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kebijakan transisi energi harus berjalan seiring dengan kemampuan ekonomi masyarakat agar tidak menambah beban kelompok menengah ke bawah,” ujarnya.
Strategi “Ninja” Redam Kepanikan
Rosnindar juga menilai pemerintah menerapkan pola berbeda dalam kebijakan kenaikan BBM kali ini. Pemerintah tidak mengumumkan kenaikan harga secara besar-besaran seperti sebelumnya.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai “strategi ninja” karena mampu mengurangi potensi panic buying dan antrean panjang di SPBU.
Meski demikian, ia tetap mendorong pemerintah untuk mengedepankan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Masyarakat Indonesia memang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Namun, pemerintah tetap perlu memperkuat komunikasi publik dan menyiapkan mitigasi dampak terhadap sektor transportasi serta distribusi agar daya beli masyarakat tidak terus menurun,” pungkasnya.
