Jakarta,(DOC) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Presiden Prabowo menetapkan pengangkatan tersebut melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 58/P tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Said Iqbal menegaskan dirinya akan memperjuangkan kepentingan buruh dari dalam pemerintahan. Sebelum menerima jabatan itu, ia terlebih dahulu membahasnya bersama jajaran KSPI dan Partai Buruh.
Selain itu, Said mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan serikat pekerja. Hasilnya, mereka sepakat memanfaatkan ruang di pemerintahan untuk memperjuangkan aspirasi kaum buruh.
“Setelah didiskusikan di KSPI dan kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk berjuang di dalam. Keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil mendorong kami untuk memberikan masukan,” ujar Said Iqbal, Selasa (9/6/2026).
Menurut Said, kehadirannya di lingkungan Istana dapat membantu menciptakan keseimbangan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
Selama ini, kata dia, kalangan pengusaha memiliki akses untuk menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah, terutama terkait ekonomi dan investasi.
Karena itu, ia ingin memastikan suara buruh juga mendapat ruang yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
“Kita melihat para pengusaha memiliki akses untuk menyampaikan berbagai masukan terkait dunia usaha dan investasi,” katanya.
Di sisi lain, Said menilai pemerintah juga perlu mendengar langsung aspirasi para pekerja agar kebijakan yang lahir lebih berimbang.
“Saya beranikan diri untuk memberikan keseimbangan terhadap berbagai aspirasi yang ingin disuarakan kawan-kawan buruh,” sambungnya.
Said Iqbal mengikuti pelantikan di Istana Negara pada Senin (8/6/2026) sore.
Sementara itu, Presiden Prabowo juga melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru.
Lebih lanjut, Said berharap posisinya sebagai Penasihat Khusus Presiden dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan kalangan buruh. Dengan demikian, berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat memperoleh perhatian yang lebih optimal. (rd)
