Sidoarjo, (DOC) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengambil langkah untuk menyelamatkan Kota Delta dari ancaman krisis penanganan limbah. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dari hulu, Pemkab Sidoarjo menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp18,14 miliar untuk merevitalisasi ratusan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di tingkat desa yang kinerjanya masih mandek.
Langkah darurat ini diambil menyusul proyeksi bahwa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo, Jabon, hanya mampu menampung pembuangan limbah hingga tujuh tahun ke depan jika pola pengelolaan sampah konvensional tidak segera diubah.
“Pola penanganan sampah harus dirombak total dari hulu ke hilir. Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai,” tegas Bupati Sidoarjo, Subandi, Selasa (9/6/2026).
Berdasarkan data evaluasi DLHK Sidoarjo, kinerja TPS 3R di tingkat desa memang belum optimal. Dari total 210 unit TPS 3R yang ada, tercatat 86 unit berkinerja rendah dan 25 unit lainnya dalam kondisi tidak aktif.
Kondisi tersebut membuat 534 ton sampah per hari langsung dibuang ke TPA Jabon tanpa pemilahan awal. Untuk mengatasi hal itu, anggaran miliaran rupiah tersebut dialokasikan ke dalam dua fokus utama. Anatara lain, sebanyak Rp 14,12 Miliar dikucurkan khusus untuk mendongkrak performa 77 TPS 3R berkinerja sedang. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan sarana fisik, mulai dari mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
“Lalu untuk Rp 4,02 Miliar dialokasikan khusus untuk mempertahankan stabilitas dan operasional 22 TPS 3R yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” terangnya.
Selain menyuntikkan anggaran besar untuk perbaikan fisik, Bupati Subandi menegaskan bahwa pengawasan di sektor hulu akan diperketat melalui integrasi teknologi. Pemkab Sidoarjo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengembangkan sistem dashboard digital untuk memonitor seluruh TPS 3R di Sidoarjo.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat secara transparan, mana TPS 3R yang sudah berjalan baik, mana yang masih perlu pembenahan, hingga wilayah mana yang retribusinya masih rendah,” jelas Subandi.
Sebagai langkah pelengkap untuk menekan angka pembuangan sampah liar yang mencapai 86,58 ton per hari, pemerintah daerah juga mendorong pemerintah desa untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan ilegal. Kombinasi antara intervensi anggaran besar, regulasi ketat, dan teknologi digital ini diharapkan mampu memperpanjang umur ekonomis TPA Jabon terhindar dari kelumpuhan total sebelum tahun 2033.
