Sidoarjo, (DOC) – Sebanyak 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terkait standar sanitasi dan kelayakan fasilitas pendukung di lapangan.
Berdasarkan Surat Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Nomor 2741/D.TWS/05/2026 per 25 Mei 2026, aspek utama yang dirombak adalah ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin kualitas gizi serta keamanan pangan (food safety) bagi anak-anak penerima manfaat.
Adapun 19 SPPG yang terdampak tersebar di delapan kecamatan, meliputi Kecamatan Sidoarjo, Candi, Waru, Tanggulangin, Buduran, Gedangan, Balongbendo, dan Tarik.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa operasional maupun penghentian layanan sepenuhnya merupakan domain pemerintah pusat, sementara Pemkab Sidoarjo berperan dalam fungsi pengawasan.
“Tugas pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan. Semua kebijakan terkait operasional maupun penghentian layanan merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ujar Subandi, Kamis (4/6/2026)
Ia menambahkan, penghentian sementara ini adalah langkah krusial untuk memastikan standar kesehatan bagi para penerima manfaat terpenuhi secara optimal.
“Mudah-mudahan dengan ditutup sementaranya 19 SPPG ini ada pembenahan dan perbaikan. Yang terpenting anak-anak yang mengonsumsi MBG benar-benar mendapatkan manfaat dan kesehatannya terjaga, sehingga tidak terjadi lagi kasus keracunan seperti yang sempat diberitakan,” katanya.
Subandi menegaskan kembali bahwa Pemkab Sidoarjo mendukung penuh Program MBG sebagai investasi jangka panjang menuju Generasi Emas 2045. Ia berharap kendala teknis yang muncul dapat segera diatasi melalui pendampingan dan evaluasi bersama.
“Mudah-mudahan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Sidoarjo. Kami sebagai pemerintah daerah tentu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemenuhan gizi sejak dini adalah instruksi langsung Presiden untuk membebaskan anak-anak Indonesia dari masalah gizi buruk.
“Harapannya, program MBG dapat membantu membentuk generasi yang sehat dan berkualitas. Presiden menginginkan pada tahun 2045 anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan terbebas dari masalah gizi buruk,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Subandi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses perbaikan ini agar tujuan besar program nasional tersebut tidak terganggu.
“Kalau ada kekurangan atau masalah, mari kita lakukan pendampingan dan perbaikan bersama. Jangan sampai satu kasus membuat tujuan besar program ini terabaikan. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa yang harus kita dukung bersama,” pungkasnya.
