Sidoarjo, (DOC) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pemasangan Tax Monitoring System (Taxmon) di ratusan tempat usaha untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Hingga Juni 2026, sebanyak 361 alat perekam transaksi pajak elektronik telah aktif beroperasi dan ditargetkan bertambah menjadi 454 titik pada akhir Juli.
Pemasangan Taxmon ini menyasar objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk memastikan seluruh transaksi usaha terekam secara real-time. Dengan demikian, potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan demi mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Noer Rochmawati, menjelaskan bahwa Taxmon merupakan pilar penting dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang sehat dan berbasis teknologi informasi.
“Taxmon bukan untuk menambah beban pelaku usaha, melainkan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil serta memberikan kepastian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah,” ujar Noer, Kamis (18/6/2026).
Noer memaparkan, dari 361 titik yang telah terpasang, sektor makanan dan minuman mendominasi dengan 315 titik, disusul jasa parkir 20 titik, sektor kesenian dan hiburan 15 titik, serta jasa perhotelan sebanyak 11 titik. Saat ini, terdapat 93 titik strategis lainnya yang sedang berada dalam proses instalasi alat perekam.
“Tujuan utama pemasangan Taxmon adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi usaha sekaligus memberikan kepastian dalam pelaporan pajak daerah,” jelasnya.
Langkah digitalisasi ini terbukti mendongkrak performa tata kelola keuangan Sidoarjo di level domestik. Mewakili Bupati Sidoarjo Subandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sekaligus Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Fenny Apridawati, mengungkapkan bahwa Sidoarjo kini berhasil menduduki peringkat ketiga nasional dalam implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Menurut Fenny, integrasi teknologi Taxmon menjadi instrumen vital dalam meminimalkan celah kebocoran pajak hulu, karena seluruh volume transaksi terpantau secara akurat dan objektif.
“Dengan sistem yang terdigitalisasi, potensi pajak daerah dapat tergali lebih optimal. Semakin banyak transaksi yang termonitor, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan daerah yang nantinya digunakan kembali untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat,” tuturnya.
