Sidoarjo, (DOC) – Kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di Titik 10.D, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, kian kritis. Selain dilaporkan mengalami retakan di sejumlah titik sejak Jumat (10/7/2026), volume lumpur di kolam penampungan kini dilaporkan telah melampaui batas aman hingga sempat meluber.
Lebih mengkhawatirkan, arah aliran lumpur kini bergeser ke sisi utara dan barat akibat fenomena penurunan tanah (subsidence). Pergeseran ini mengancam infrastruktur vital di dekatnya, yakni Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api aktif.
“Lumpur tidak mengalir seperti air karena mengandung material berat. Arah dominan saat ini ke utara dan barat mendekati jalan raya maupun rel kereta api. Hal itu dipengaruhi adanya penurunan tanah di lokasi,” ungkap Ketua Tim Perencanaan Teknik Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Arif Firmanto, Selasa (14/7/2026).
Kondisi yang di ambang bahaya ini memicu kritik keras dari DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa tanggul sebenarnya sudah tidak mampu lagi menahan beban volume lumpur yang ada. Ia menyayangkan langkah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang justru memangkas anggaran mitigasi bencana di kawasan tersebut.
“Volume lumpur sudah melebihi kapasitas penampungan dan sempat meluber. Jika tidak segera ditangani, masalah akan semakin meluas. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, anggaran tidak boleh menjadi alasan mengorbankan keselamatan warga,” tegas Bambang mendesak Kementerian PU mengembalikan anggaran penanganan.
Meskipun saat ini volume semburan harian berkisar antara 27.000 hingga 32.000 meter kubik jauh menurun dibanding tahun 2006 yang mencapai 120.000 meter kubik, daya tampung kolam yang sudah maksimal membuat luberan tetap menjadi ancaman nyata bagi wilayah sekitarnya.
Untuk mengantisipasi tanggul jebol total, PPLS saat ini mengoperasikan empat kapal keruk guna membuang lumpur ke Kali Porong. PPLS bersama Kementerian PUPR juga berjanji akan mengkaji ulang kapasitas tampungan serta memperkuat titik-titik tanggul yang rawan runtuh.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan tidak ingin kecolongan. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pihaknya terus memantau pergerakan tanggul secara intensif bersama Kementerian PUPR dan ESDM.
“Semua fakta yang ada di lapangan tidak akan kami abaikan, karena ini sains. Kami terus memantau dan berkoordinasi untuk memastikan keselamatan sosial masyarakat di sekitar area terdampak,” pungkas Emil.
