Surabaya, (DOC) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan para peternak dari hantaman anjloknya harga telur ayam ras. Pemprov menegaskan tidak akan menggunakan cara-cara normatif yang tidak efektif, seperti sekadar memanggil para middleman atau pengepul.
Sebaliknya, mereka memilih untuk membongkar total struktur biaya di sepanjang rantai distribusi untuk mengurai karut-marut tata niaga.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan adanya anomali serius di pasar saat ini. Terjadi ketidaksesuaian tajam antara harga acuan pembelian di tingkat produsen yang ditetapkan pemerintah dengan harga jual riil di tangan konsumen.
Sebagai gambaran, regulasi mengarahkan pedagang untuk membeli telur dari peternak seharga Rp26.500 per kilogram. Namun ironisnya, harga jual komoditas tersebut di pasar saat ini justru merosot hingga menyentuh angka Rp25.000 per kilogram.
“Kita tidak selesai hanya dengan middleman dikumpulkan. Pertemuan nanti bukan sekadar melaksanakan surat, tetapi betul-betul membongkar permasalahannya ada di mana,” tegas Emil di Surabaya, Rabu (8/7/2026).
Menurut Emil, ketimpangan angka ini mengindikasikan adanya masalah besar pada besaran margin yang diambil oleh para pedagang perantara. Kebijakan perlindungan peternak dipastikan sulit berjalan efektif selama struktur margin distribusi tersebut tidak diurai secara transparan.
Selain karut-marut di sektor hilir distribusi, Pemprov Jatim mengakui ambrolnya harga telur juga dipicu oleh kondisi surplus pasokan (over supply) di tingkat nasional.
Berdasarkan data pemprov, kelebihan pasokan ini terjadi karena banyak peternak memperpanjang masa produksi ayam petelur mereka hingga berumur 120 minggu demi mengejar tingginya permintaan pada periode sebelumnya.
Padahal, untuk menghasilkan kualitas dan volume telur sesuai standar, ayam petelur idealnya hanya dipelihara hingga berumur 90 minggu. Kondisi tersebut diperparah dengan tren populasi ayam petelur yang terus bertambah di berbagai daerah, sehingga grafik produksi harian melonjak jauh di atas rata-rata kebutuhan pasar domestik.
Untuk mengendalikan hulu produksi ini, Pemprov Jatim kini tengah berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat serta asosiasi penyedia bibit ayam (breeder).
Emil menegaskan, walau fenomena surplus pasokan ini melanda skala nasional, Jawa Timur harus mengambil porsi intervensi paling agresif. Status Jatim sebagai penyokong utama pangan luar daerah menuntut adanya langkah penyelamatan yang cepat.
“Karena Jawa Timur ini tulang punggung lumbung pangan, kita harus extra effort. Tidak boleh menyerah pada keadaan, kita harus menolong para peternak kita,” pungkas Emil.
