Jakarta,(DOC) – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata ulang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga tersebut menghentikan distribusi makanan selama masa libur sekolah. Selain itu, BGN memangkas insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengevaluasi ribuan dapur MBG, serta menyusun kembali sasaran penerima manfaat dan kebutuhan anggaran tahun depan.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan langkah itu bertujuan memperbaiki tata kelola program sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
“Sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran,” kata Agustina, Sabtu (20/6/2026).
Distribusi MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah
Libur sekolah tahun ini berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli. Berbeda dengan periode Ramadan yang masih menggunakan sistem bundling, BGN kali ini menghentikan seluruh distribusi MBG. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026.
Agustina menjelaskan, setiap SPPG selama ini menerima insentif Rp6 juta per hari. Padahal, jumlah penerima manfaat di setiap dapur belum tentu mencapai target 3.000 orang.
Karena itu, BGN tidak menyalurkan insentif selama masa penghentian operasional.
“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari. Kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3,4 triliun,” ujarnya.
BGN juga memberlakukan penghentian distribusi pada hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta setiap Sabtu dan Minggu.
BGN Alihkan Anggaran ke Daerah 3T
Selain menekan biaya operasional, BGN juga menata ulang sasaran penerima manfaat program.
Hingga saat ini, BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai tidak lagi membutuhkan intervensi program MBG. Namun, Agustina belum merinci lokasi maupun jenjang sekolah tersebut.
BGN akan mengalihkan anggaran dari sekolah-sekolah tersebut ke kelompok yang lebih membutuhkan.
“Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” jelasnya.
BGN Susun Skema Baru Dapur MBG
Di saat yang sama, BGN tengah menyiapkan skema klasterisasi dapur MBG. Skema ini akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dan karakteristik wilayah.
Menurut Agustina, pendekatan tersebut lebih adil di banding pemberian insentif yang sama kepada seluruh SPPG tanpa memperhitungkan jumlah penerima manfaat yang di layani.
Dengan skema baru itu, BGN berharap pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. (rd)
