Sidoarjo, (DOC) – Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera melakukan akselerasi pengisian jabatan strategis untuk menghindari ancaman kelumpuhan birokrasi. Hal ini menyusul adanya gelombang pensiun enam pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Sidoarjo sepanjang tahun 2026.
Data yang dihimpun menunjukkan sejumlah posisi vital kini hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), termasuk posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang sebelumnya dijabat Tirto Adi, Direktur RSUD RT Notopuro Sidoarjo dr Atok Irawan, serta Kepala Disperindag Widiyantoro Basuki yang telah memasuki purna tugas.
Kondisi ini diperkirakan kian krusial mengingat sejumlah pejabat teras lainnya segera menyusul pensiun. Di antaranya Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Noer Rochmawati per 1 Juli 2026, serta Sekretaris DPRD Hari Sucahyono dan Kepala Dinas P2CKTR M Bachruni Aryawan per 1 Oktober 2026.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H Rizza Ali Faizin, menegaskan bahwa manajemen birokrasi yang sehat seharusnya sudah memetakan proses regenerasi jauh sebelum pejabat bersangkutan resmi purna tugas.
“Seharusnya sebelum pejabatnya pensiun, penggantinya sudah disiapkan. Jadi begitu yang bersangkutan purna tugas, posisinya langsung terisi. Tidak boleh ada kekosongan jabatan atau hanya sekedar diisi Plt hingga waktu cukup lama,” ujar Rizza Ali Faizin di Sidoarjo, Senin (9/6/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengkritik tren penunjukan Plt yang seringkali berujung pada rangkap jabatan. Menurutnya, beban kerja ganda bagi pejabat akan menurunkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Kota Delta.
“Keberadaan Plt di posisi strategis itu bukan solusi ideal kalau dibiarkan terlalu lama. Apalagi, sampai ada yang merangkap jabatan. Itu tidak efektif,” tegas pria yang akrab disapa Gus Rizza tersebut.
Lebih lanjut, Komisi A mendorong BKD Sidoarjo untuk proaktif melakukan pemetaan jabatan kritis, terutama di level Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diperlukan agar proses seleksi terbuka maupun mutasi dapat berjalan taktis dan terencana.
“Kita sudah komunikasikan dengan BKD agar ini segera ditindaklanjuti. Jangan sampai ada kekosongan terlalu lama karena taruhannya adalah pelayanan langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Gus Rizza berharap seluruh proses regenerasi, mulai dari sektor pendidikan tingkat dasar hingga administrasi pemerintahan tingkat tinggi, dilakukan secara tertib tanpa menimbulkan penumpukan tugas pada pejabat sementara.