Sidoarjo,(DOC) – Kalangan legislatif kini menyoroti tajam kinerja Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Angka kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) terus membengkak. Hal ini menjadi alasan kuat Komisi B DPRD Sidoarjo untuk mengawal ketat proses rekrutmen direksi periode 2026-2030.
Dewan mewanti-wanti agar seleksi tiga posisi sakral—Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Pelayanan—berjalan transparan. Proses tersebut harus profesional dan bersih dari praktik titip-menitip kepentingan.
Krisis Kehilangan Air: Potensi Pendapatan Ratusan Miliar Amblas
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Supriyono, menilai tantangan perusahaan daerah (PDAM) ini sudah masuk kategori lampu kuning.
“Saya berharap proses rekrutmen direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo periode 2026-2030 benar-benar berjalan secara transparan dan profesional,” tegas Supriyono kepada media, Selasa (9/6/2026).
Rapor merah kehilangan air di Sidoarjo memang mengkhawatirkan. Data internal perusahaan menunjukkan tren angka NRW dalam lima tahun terakhir justru melonjak tajam:
- Tahun 2021: Angka kebocoran mencapai 34,63 persen
- Tahun 2022: Sempat turun tipis ke 31,62 persen
- Tahun 2023: Relatif stagnan di angka 31,68 persen
- Tahun 2025: Melonjak drastis hingga 38,89 persen
Humas Perumda Delta Tirta Sidoarjo, Annisa Firdausi, membenarkan lonjakan tersebut. “Untuk tahun 2025, tingkat kehilangan air di Perumda Delta Tirta Sidoarjo berada di angka 38,89 persen,” jelasnya.
Padahal, target korporasi untuk tahun 2026 ini adalah menekan kebocoran hingga 25%. Lonjakan di tahun 2025 membuat target tersebut menjadi tantangan berat bagi manajemen baru.
Kebocoran ini juga memberi dampak buruk bagi kas daerah. Riset dalam Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah (2024) menyebutkan, angka kehilangan air sebesar 31,67% pada tahun 2023 memicu potensi kehilangan pendapatan hingga Rp132,69 miliar per tahun. Kerugian finansial tentu lebih besar saat angka NRW menyentuh hampir 39%.
Kontradiksi Pertumbuhan Pelanggan vs Cakupan Layanan
Di sisi lain, minat warga Sidoarjo terhadap akses air bersih terus meroket. Jumlah sambungan rumah (SR) tumbuh positif dalam beberapa tahun terakhir.
Pada tahun 2021, perusahaan mencatat sekitar 191 ribu sambungan rumah dengan cakupan layanan 25,33 persen. Angka ini bertambah signifikan pada tahun 2025 menjadi lebih dari 228 ribu sambungan rumah. Pertumbuhan ini mendongkrak cakupan layanan ke angka 33,46 persen.
Meski trennya naik, realita di lapangan menunjukkan hal lain. Mayoritas warga Kabupaten Sidoarjo—atau sekitar 66 persen lebih—belum menikmati fasilitas air perpipaan dari pemerintah daerah.
Seleksi Direksi Harus Bebas dari Intervensi Politik
Melihat ketimpangan ini, Supriyono mengingatkan agar nahkoda baru Delta Tirta merupakan sosok yang paham urusan teknis dan bisnis air minum. Figur terpilih bukan sekadar titipan politik.
“Selain memiliki misi bisnis, perusahaan ini juga mengemban fungsi pelayanan publik yang sangat penting,” urai Supriyono.
Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk dan kawasan industri di Sidoarjo akan membuat kebutuhan air terus meledak.
“Jangan sampai orang yang tidak memiliki kompetensi dan pemahaman memadai mengelola perusahaan ini. Pengelolaan PDAM sebenarnya sederhana. Namun, jika orang yang tidak memiliki kapasitas memimpin perusahaan, hasilnya tidak akan maksimal seperti saat ini,” cetus politisi senior ini.
Ambisi Road Map 2042 dan Tantangan Finansial
Manajemen Perumda Delta Tirta mengaku tidak tinggal diam melihat tantangan tersebut. Saat ini perusahaan telah menyusun road map jangka panjang. Mereka membidik target cakupan layanan 100% pada tahun 2042, dengan proyeksi pelanggan menembus 790 ribu sambungan rumah.
Manajemen juga menyiapkan sejumlah proyek investasi strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi. Proyek ini tersebar di beberapa titik krusial di wilayah Krian, Waru, Lengkong, Kalimati, dan Tawangsari.
Namun, DPRD Sidoarjo kembali mengingatkan manajemen. Proyek ekspansi yang canggih akan sia-sia jika manajemen baru gagal menambal kebocoran pipa distribusi. Direksi terpilih wajib menekan angka NRW terlebih dahulu. Langkah ini penting agar investasi masif tidak menguap dan kesehatan keuangan perusahaan tetap terjaga. (r7)
