Surabaya, (DOC) – Kota Surabaya terpilih menjadi salah satu pilot project dalam uji coba aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital. Uji coba tersebut dilaksanakan di Kelurahan Pakis, Jalan Dukuh Kupang Timur XX Nomor 791, pada Jumat (12/6/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik untuk memangkas birokrasi, menghilangkan subjektivitas, serta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemenkes), Robben Rico, menjelaskan bahwa uji coba di Surabaya ini merupakan kelanjutan dari piloting pertama yang sukses digelar di Banyuwangi. Secara total, ada 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi uji coba transisi digitalisasi ini.
Robben menyoroti keunggulan utama dari aplikasi Perlinsos digital ini, yang kini telah didukung oleh teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Sistem baru ini mampu mempercepat proses penentuan kelayakan penerima bansos secara drastis.
“Kalau proses manual yang lama, rantai birokrasinya sangat panjang. Harus diusulkan berjenjang dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, ditetapkan Kepala Daerah, baru dikirim ke Kemensos dan diproses bersama BPS. Itu memakan waktu sampai 3 bulan,” ujar Robben Rico.
Menurutnya, dengan sistem digital berbasis AI, bisa memangkas waktu pendaftaran yang biasanya dilakukan berbulan-bulan.
“Kemudian untuk menganalisis dan memutuskan apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan, sistem hanya butuh waktu 15 hingga 45 menit. Ini memangkas birokrasi dan tata kelola secara luar biasa,” ujarnya.
Perubahan sistem ini didasarkan pada temuan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menunjukkan banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran akibat faktor subjektivitas di lapangan.
Roben menggungkapkan bahwa melalui aplikasi Perlinsos ini, keputusan kelayakan sepenuhnya diambil oleh sistem berdasarkan data objektif. Ia merasa dengan aplikasi ini dapat meminimalisir fenomena penerima titipan.
“Menuju ke sana. Pelan tapi pasti kita kerjakan. Ini tidak mudah karena data kemiskinan itu sangat dinamis, tingkat kesejahteraan seseorang bisa berubah dalam hitungan detik, misalnya jika tulang punggung keluarga tiba-tiba meninggal dunia. Melalui sistem terintegrasi ini, kita ingin memastikan negara hadir melindungi warganya sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945,” tambah Robben.
Kemensos menargetkan tahap sosialisasi dan uji coba diselesaikan tahun ini, sehingga aplikasi Perlinsos digital dapat diimplementasikan secara nasional pada tahun 2027.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa digitalisasi bansos ini bukan sekadar urusan migrasi data dari cara manual ke aplikasi digital.
“Ini adalah perbaikan tata kelola untuk memperkuat akurasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Peran Komdigi di sini adalah menyediakan layanan terkait data,” kata Fifi.
Komdigi bertugas memadukan seluruh data dari berbagai kementerian dan lembaga sebagai bahan panduan verifikasi di lapangan. Data yang diintegrasikan meliputi data Dukcapil, Kementerian ATR/BPN, Samsat, Korlantas, BPJS, dan lembaga terkait lainnya.
“Dengan integrasi ini, verifikasi data warga menjadi jauh lebih cepat. Jika hanya daftar saja 1-2 menit selesai. Waktu 15 hingga 45 menit itu pun sudah termasuk jika ada proses sanggah dari warga. Kami berharap melalui uji coba ini, literasi digital masyarakat juga ikut meningkat,” terangnya Fifi.
Dalam hal ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya telah menyiapkan lebih dari 12.000 agen yang dilatih khusus untuk mendampingi warga dalam mengakses sistem baru berbasis kecerdasan buatan ini.
