Surabaya, (DOC) – Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkantor di Balai RW menuai apresiasi dari DPRD Surabaya. Terobosan ini dinilai tak sekadar memangkas jarak pelayanan publik, tetapi juga menjadi senjata ampuh mempercepat penyelesaian berbagai persoalan krusial warga, mulai dari stunting, bantuan sosial (bansos), hingga kemiskinan ekstrem di tingkat akar rumput.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, menegaskan bahwa Balai RW adalah titik pelayanan paling dekat dan strategis bagi masyarakat. Kehadiran ASN di lapangan dinilai mampu memetakan sekaligus mengeksekusi masalah sosial warga secara presisi tanpa birokrasi yang berbelit-belit.
“RW adalah penyedia layanan birokrasi yang paling dekat dengan warga. Dengan ngantor di Balai RW, artinya ada optimalisasi layanan yang nyata,” ujar Anas, Jumat (25/9/2026).
Menurut Anas, kebijakan “jemput bola” ini tidak serta-merta mengesampingkan sistem digital yang sudah ada. Kehadiran fisik ASN justru melengkapi dan memvalidasi data pelayanan berbasis online agar penyelesaian masalah warga tepat sasaran.
“Semua upaya pemberian layanan terbaik kepada masyarakat harus dilakukan. Layanan online tetap berjalan dan kehadiran fisik di Balai RW juga jalan. Layanan digital harus menjadi panduan untuk mengurai problema di akar rumput,” tambahnya.
Dengan mengoptimalkan ratusan Balai RW di Surabaya, kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendekatkan administrasi kependudukan, tetapi juga menghadirkan pemerintah yang responsif dan hadir langsung di tengah pergumulan harian warga.
