Jeritan Sopir Truk di Surabaya, Tolak Barcode Solar Bersubsidi Dinilai Ganggu Distribusi

Jeritan Sopir Truk di Surabaya, Tolak Barcode Solar Bersubsidi Dinilai Ganggu Distribusi
Demo supir truk di Surabaya. (Foto: Ist)

Surabaya, (DOC) – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) mengepung Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur di Surabaya, Rabu (30/9/2026). Mereka mendesak pemerintah menghapus syarat barcode dalam pembelian solar bersubsidi untuk kendaraan angkutan barang karena dinilai rumit dan melumpuhkan efisiensi operasional di lapangan.

Iring-iringan kendaraan angkutan barang—mulai dari truk towing hingga Fuso mulai memadati depan Kantor Dishub Jatim sejak pukul 11.26 WIB. Imbasnya, kemacetan mengular di sejumlah titik vital, termasuk ruas jalan Taman menuju Waru hingga kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo.

Bacaan Lainnya

Ketua GSJT, Angga Ferdiansyah, menegaskan bahwa kerumitan sistem barcode saat mengisi BBM bukan lagi sekadar masalah antrean di SPBU, melainkan ancaman langsung bagi rantai pasok barang. Waktu yang terbuang saat mencari solar dan memproses barcode otomatis melipatgandakan biaya operasional pengiriman.

“Persoalan solar ini bukan hanya soal mengisi BBM. Kalau prosesnya terkendala di SPBU, operasional kendaraan ikut terdampak, waktu perjalanan membengkak, dan efisiensi logistik hancur,” tegas Angga di tengah riuhnya aksi demonstrasi.

Mengingat peran truk yang vital dalam mendistribusikan bahan pokok dan barang manufaktur dari pelabuhan serta gudang ke konsumen, kendala pada akses BBM bersubsidi ini mengancam stabilitas harga barang di masyarakat.

Aksi GSJT di Surabaya ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari berturut-turut hingga 2 Oktober 2026. Jika aspirasi tak segera diakomodasi, gelombang protes dipastikan akan meluas ke tingkat nasional.

Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) dan Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) telah menyiapkan aksi susulan pada 8 Oktober 2026 mendatang untuk menyuarakan isu serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Para sopir mendesak pemerintah dan Pertamina segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Mereka menuntut skema pembelian solar bersubsidi yang tetap tepat sasaran, namun tanpa mengorbankan kepastian dan kelancaran arus distribusi barang nasional.

Pos terkait