Jelang Nataru, BI Perkuat Benteng Ekonomi Jatim Lewat Digitalisasi dan Pembiayaan UMKM

Jelang Nataru, BI Perkuat Benteng Ekonomi Jatim Lewat Digitalisasi dan Pembiayaan UMKM
Konsolidasi lintas lembaga dalam High Level Meeting (HLM). (Foto: Ist)

Surabaya, (DOC) – Antisipasi lonjakan aktivitas ekonomi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Jawa Timur tidak lagi hanya bertumpu pada stabilitas harga pangan.

Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pemerintah Daerah kini mengintegrasikan tiga pilar utama pengendalian inflasi, percepatan transaksi digital, serta perluasan akses pembiayaan UMKM untuk memastikan perputaran uang masyarakat tetap lancar selama masa liburan akhir tahun.

Bacaan Lainnya

Sinergi lintas lembaga tersebut dikonsolidasikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan bahwa ketiga tim tersebut memiliki mandat teknis yang berbeda, namun bergerak pada satu tujuan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah tetap inklusif di tengah tingginya konsumsi musiman.

“Kalau diperhatikan, ada tiga tim besar seperti TPID, TP2DD, dan TPAKD yang memang memiliki mandat berbeda-beda. Tetapi sebetulnya mempunyai satu visi yang sama, yaitu mendukung pertumbuhan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Ibrahim.

Ia memaparkan, penguatan ketiga lini tersebut harus berjalan beriringan agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan pelaku usaha, antara lain TPID fokus mengawal ketersediaan pasokan dan menekan potensi lonjakan harga barang, TP2DD memperluas efisiensi transaksi melalui digitalisasi sistem pembayaran di masyarakat maupun lingkungan pemerintah daerah, dan

TPAKD membuka keran akses layanan keuangan formal dan pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Ibrahim, percepatan digitalisasi bukan sekadar mempermudah transaksi harian selama libur Nataru, melainkan menjadi pintu masuk agar lebih banyak masyarakat dan UMKM terhubung dengan ekosistem keuangan formal.

Baca Juga:  Pemkot Surabaya Upayakan Penertiban PKL di Sekitar Pasar Loak

“Dengan digitalisasi dan akses keuangan yang semakin meningkat, tujuan akhirnya adalah pertumbuhan yang semakin berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V.M. Tarihoran, menjamin ketahanan dan kesiapan operasional industri jasa keuangan di seluruh Jawa Timur dalam menghadapi lonjakan transaksi, penarikan maupun penyimpanan dana, hingga kebutuhan pembiayaan hingga pergantian tahun.

“Kami siap melayani. Kalau rekan-rekan TPID berbicara mengenai distribusi barang dan jasa, arus, serta stabilisasi harga, kami dari sektor keuangan menjamin kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tegas Horas.

Melalui penguatan koordinasi antara Pemda, BI, OJK, dan industri jasa keuangan ini, aktivitas ekonomi Jawa Timur selama periode Nataru 2026/2027 diharapkan tidak hanya berjalan aman dan terkendali, tetapi juga mampu mendorong percepatan inklusi keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pos terkait