Polemik PKL Embong Blimbing, DPRD Surabaya Desak Kepastian Hukum

Polemik PKL Embong Blimbing, DPRD Surabaya Desak Kepastian Hukum
Surabaya, (DOC) – Polemik penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Embong Blimbing meruncing pada persoalan krusial, benturan regulasi antara aturan lama dengan kebijakan penertiban saat ini.

Komisi B DPRD Kota Surabaya mendesak Pemkot Surabaya memberikan kepastian hukum tertulis terkait status lahan tersebut agar penataan kota tidak sekadar berujung pada penggusuran tanpa kejelasan aturan.

Bacaan Lainnya

Dalam rapat dengar pendapat (hearing) lanjutan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif, Rabu (18/11/2026), dewan membedah akar persoalan dengan menghadirkan Bagian Hukum dan Kerjasama (Bakumkarsa) serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya.

Sorotan utama tertuju pada status legalitas Embong Blimbing yang sebelumnya diklaim pedagang memiliki payung hukum kuat. Pada hearing Senin (16/11/2026), pendamping pedagang, Roby, membeberkan bahwa PKL berjualan berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 yang menetapkan Embong Blimbing sebagai lokasi resmi PKL.

“PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami memiliki Keputusan Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?,”tegas Roby.

Tumpang tindih regulasi antara aturan era 1991 dan Perda Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi dasar penertiban memicu pertanyaan besar mengenai keberlakuan keputusan lawas tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menilai Pemkot tidak boleh membiarkan kekaburan aturan yang memicu kecemburuan antar-lokasi PKL.

“Pemerintah kota harus benar-benar mengeluarkan keputusan atau surat resmi mengenai tempat-tempat yang dipastikan boleh digunakan. Dengan begitu, tidak terus-menerus muncul perdebatan dan saling membandingkan antar-lokasi,” ujar Budi.

Ia mengingatkan, tanpa pedoman tertulis yang tegas, konflik pemanfaatan ruang publik serupa akan terus berulang di titik-titik lain di Surabaya.

Senada, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochamad Machmud, menekankan perlunya penyamaan persepsi antara legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca Juga:  Dewan Dorong Pemkot Surabaya Untuk Maksimalkan Belanja Modal Anggaran Tahun 2023

Menurutnya, keberadaan PKL yang telah puluhan tahun beraktivitas tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembinaan pemerintah, sehingga status kawasannya harus diperjelas, apakah ditetapkan sebagai sentra wisata kuliner resmi beserta fasilitas pendukungnya, atau murni kawasan terlarang.

“Intinya kita mencari persepsi yang sama. Kalau sudah ada kesamaan persepsi, tetap dibutuhkan kejelasan mengenai konsep dan dasar kebijakannya,” kata Machmud.

Sementara itu, perwakilan Bakumkarsa Pemkot Surabaya, Firly, memaparkan bahwa pemanfaatan trotoar dan ruang publik mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Menurut Firly, aturan tersebut pada prinsipnya menjaga fungsi utama trotoar bagi pejalan kaki, namun tetap membuka celah pemanfaatan untuk aktivitas lain dengan syarat ketat.

“Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki masih dimungkinkan sepanjang mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan ketentuan teknis yang berlaku,” jelasnya.

Melalui pembahasan ini, Komisi B menegaskan bahwa penataan kawasan Embong Blimbing harus dituntaskan secara komprehensif.

Pemkot Surabaya dituntut memberikan penjelasan resmi mengenai status hukum Keputusan Wali Kota Tahun 1991 sehingga kepastian aturan dapat dirasakan secara adil oleh para pedagang maupun masyarakat pengguna fasilitas umum.

Pos terkait