
Surabaya, (DOC) – Pembongkaran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Embong Blimbing oleh Satpol PP Kota Surabaya 18 hari lalu berbuntut panjang.
Para pedagang melayangkan protes ke Komisi B DPRD Kota Surabaya karena merasa memiliki dasar hukum yang sah untuk berjualan di lokasi tersebut sejak 35 tahun silam.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B Mochamad Machfud, Senin (16/11/2026), pendamping PKL Embong Blimbing, Roby, membeberkan bukti legalitas berupa Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991.
Aturan lawas itu secara eksplisit menetapkan Embong Blimbing sebagai salah satu lokasi resmi PKL.
“PKL ini bukan tidak memiliki legalitas. Kami punya SK Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991. Persoalannya, bagaimana penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 (yang dipakai dasar penertiban) terhadap keputusan yang sudah ada sejak 1991?,”tegas Roby di hadapan anggota dewan.
Roby meminta Pemkot Surabaya mengkaji ulang tindakan tersebut berdasarkan asas nonretroaktif atau larangan pemberlakuan surut suatu aturan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Ia juga membantah tudingan bahwa lapak pedagang berdiri di atas saluran air milik pemerintah. Menurutnya, pengecekan lapangan bersama pihak kecamatan sebelumnya membuktikan bahwa jalur saluran kampung terpisah dari area lapak PKL.
Meski pembongkaran telah terjadi, para pedagang menolak opsi relokasi dan menuntut dikembalikan ke tempat semula. Dari total 35 pedagang, tercatat hanya empat orang yang bersedia menempati lokasi relokasi pemerintah, sementara dua orang memilih mencari tempat mandiri.
“Pedagang ini sudah puluhan tahun membangun pelanggan dan identitas usahanya. Relokasi bukan sekadar memindahkan lapak, tapi memutus hubungan usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun,” ujar Roby.
Menanggapi aduan tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochamad Machfud mengaku heran dengan inkonsistensi kebijakan Pemkot. Pasalnya, sejumlah kawasan lain yang juga tercantum dalam SK Wali Kota Tahun 1991, seperti Kepanjen dan Genteng mendapat perlakuan berbeda dan tidak dibongkar.
“Kami akan diskusikan dengan Bagian Hukum Pemkot. Apakah SK tahun 1991 itu masih berlaku? Kalau tidak berlaku, mengapa masih menjadi dasar di beberapa lokasi? Sebaliknya, kalau masih berlaku, mengapa Embong Blimbing dibongkar? Ini harus diperjelas,” tandas Machfud.
Komisi B memastikan belum akan mengambil kesimpulan sepihak. Dalam waktu dekat, dewan akan memanggil camat, lurah, pengurus RW, hingga Bagian Hukum Pemkot Surabaya, serta menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Embong Blimbing.
“Katanya PKL tidak boleh berdiri di atas saluran, termasuk dugaan saluran peninggalan Belanda. Sebelum dibongkar apakah memang ada saluran di situ dan bagaimana kondisinya, semua harus kita cek langsung di lapangan,” pungkas Machfud.





