Surabaya,(DOC) – Sebanyak 7 kecamatan disinyalir rawan terjadinya money politik selama Pilkada Surabaya 9 Desember mendatang. Ke tujuh kecamatan itu adalah, Kenjeran, Semampir, Gubeng, Tambaksari, Bubutan, Sawahan dan Wonokromo.
Menurut Sekretaris MPC Kota Surabaya, Andi Baso Suherman, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak kemungkinan terjadinya politik sangat terbuka lebar. Itu berdasarkan pengalaman pesta demokrasi yang berlangsung beberapa kali sebelumnya.
“Baik pada saat Pilgub maupun Pilpres, money politik biasanya terjadi di kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk,” ujar Andi Baso saat ditemui di kantor PP Jalan Jagung Soeprapto, Kamis (3/12/2015).
Andi Baso menghimbau kepada seluruh kaderpimpinan anak cabang sampai ke pimpinan ranting PP untuk mengawasi segala pergerakan yang berpotensi terjadinya politik uang. Tidak hanya itu, PP juga menyediakan hadiah Rp 10 juta bagi anggotanya yang berhasil menangkap tangan pelaku.
“Jika menemukan kita akan tangkap dan serahkan kepada polisi agar ditindak sesuai hukum,” tegasnya.
Nantinya untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dijaga satu satgas. Baik itu yang memakai seragam resmi atau berpakaian biasa.
“Politik uang biasanya terjadi dua atau tiga hari jelang pencoblosa. Pada saat rehat siang hari, juga rawan terjadi kecurangan yang dilakukan petugas di TPS,” ungkap dia.
Sementara Ketua MPC PP Surabaya, Haries Purwoko menuturkan, pihaknya telah menyiapkan 5000 satgas untuk mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara. Lima ribu satgas itu nantinya akan disebar ke 3.936 TPS yang ada.
“Kita telah berkomitmen untuk menciptakan Pilkada Surabaya yang bersih dan jujur. Makanya saya sangat mengapresiasi para kader yang mau ikut,” ujar Haries Purwoko.
Disinggung apakah pembentukan satgas ini memiliki afiliasi dengan salah satu pasangan calon, dengan tegas Haries membantahnya. Menurutnya, pembentukan satgas murni untuk mensukseskan pilkada.
“Kita akan awasi siapa yang memberi uang dan siapa yang menerimanya,” pungkas Haries Purwoko.(k1/r7)