Jakarta,(DOC) – Sebanyak 20 orang pejabat dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat(28/12/2018) malam.
OTT tersebut diduga terkait proyek penyediaan air minum di daerah.
Mereka diamankan oleh KPK beserta uang sebanyak SGD 25 Ribu atau senilai Rp. 500 juta ditambah segebok uang dikardus yang masih dihitung pelaku, saat OTT KPK berlangsung.
Dalam keterangan persnya, KPK menyesalkan tindakan pejabat Kementerian PUPR, karena proyek yang dikorupsi berkaitan dengan penyediaan air bersih untuk korban bencana di sejumlah daerah.
“Proyek penyediaan air minum ini – kan sebenarnya untuk kepentingan publik dan saya kira ini juga jadi perhatian dan prioritas kita semua,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah usai melakukan OTT.
Ia menjelaskan, sebanyak 20 orang pejabat yang diamankan KPK dari Kementerian PUPR, serta pihak swasta yang diduga penyuapnya.
“Karena diharap dengan adanya proyek penyediaan air minum ini maka pelayanan terhadap masyarakat dan khususnya untuk kebutuhan yang sangat dasar itu bisa terpenuhi. Tapi kami menemukan bukti-bukti awal tentu sedang diklarifikasi saat ini adanya sejumlah dugaan suap terhadap beberapa pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan proyek penyediaan air minum,” imbuhnya.
Febri menyebut, tindakan suap proyek ini, diduga telah terjadi beberapa kali di kementrian PUPR.
“Ada dugaan transaksi suap terkait dengan sejumlah proyek penyediaan air minum. Jadi ada beberapa proyek penyediaan air minum yang dibangun di sejumlah daerah dan kami juga ada fee proyek yang kemudian diserahkan pada sejumlah pejabat di PUPR yang jumlahnya variatif,” kata Febri.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengaku sedih dan kaget karena anak buahnya terkena OTT KPK.
Ia tak menyangka ada dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh anak buahnya selama ini. Bahkan saat menggelar konfrensi pers dilingkungan Kementrian PUPR, Jumat(28/12/2018) malam, Basuki Hadimuljono juga mengaku belum mengetahui para pejabat Kementrian PUPR yang telah terkena OTT KPK.
Meski begitu, ia sangat yakin bahwa KPK telah bekerja secara profesional dan sesuai prosedur.
“Tentu KPK sudah bekerja dan diamati panjang dan diamati tingkat tinggi, kami tunggu penjelasan dari KPK,” tandas Menteri PUPR di kantornya, Jl Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.(yun/viv/temp/wat)