Jakarta,(DOC) – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menargetkan perampingan besar-besaran jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaga tersebut berencana mengurangi jumlah perusahaan dari 1.077 menjadi sekitar 200 hingga 300 entitas.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan proses streamlining atau perampingan BUMN akan rampung pada tahun ini. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban perusahaan yang merugi.
Dony mengungkapkan sekitar 52 persen dari total perusahaan yang berada di bawah BUMN saat ini masih mencatat kerugian. Nilai akumulasi kerugiannya mencapai Rp20 triliun.
Dony menjelaskan, Danantara melihat banyak praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu. Kondisi tersebut memicu inefisiensi yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
“Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun,” kata Dony, Senin (15/6/2026).
Danantara memperkirakan program perampingan mampu menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun.
Pertamina dan Telkom Jadi Contoh
Dony mencontohkan penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS). Danantara menggabungkan ketiga perusahaan tersebut karena memiliki rantai bisnis yang saling terhubung.
Melalui penggabungan itu, Danantara berhasil mengurangi biaya transaksi internal sekaligus menekan potensi kerugian akuntansi.
Selain itu, Danantara juga menemukan pola serupa di lingkungan Telkom Group. Sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum masuk tahap pelaksanaan. Proses tersebut menambah biaya yang sebenarnya dapat dihindari.
Dony menilai Danantara bisa menghemat sekitar Rp50 triliun apabila seluruh proses konsolidasi selesai dan jumlah perusahaan berkurang menjadi sekitar 254 entitas.
Pastikan Tidak Ada PHK
Dony menegaskan program efisiensi tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Danantara akan mempertahankan seluruh karyawan dan menempatkan mereka di perusahaan hasil konsolidasi.
“Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK,” tegasnya.
Ia menyebut arahan tersebut juga sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong transformasi BUMN tanpa merugikan pekerja.
Danantara juga menghitung biaya tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang masuk program streamlining. Hasil perhitungan menunjukkan kebutuhan biaya tenaga kerja hanya sekitar Rp2 hingga Rp3 triliun per tahun.
“Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp2-3 triliun,” ujarnya.
Dengan potensi efisiensi mencapai Rp50 triliun, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibanding melakukan PHK.
“Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun,” tandas Dony.(rd)
