Surabaya, (DOC) – Kenaikan signifikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 per 10 Juni 2026 diprediksi akan mengubah peta konsumsi energi masyarakat. Pengamat ekonomi energi memperkirakan, lonjakan harga ini bakal memicu gelombang migrasi konsumen dari Pertamax beralih ke BBM bersubsidi, Pertalite.
Managing Director Energy Shift Institute (ESI), Putra Adhiguna, mengungkapkan bahwa selisih harga yang kian melebar menjadi faktor utama yang memaksa konsumen realistis.
“Sebagian pengguna kemungkinan besar akan beralih ke Pertalite karena perbedaan harga tersebut cukup signifikan bagi banyak konsumen. Efek dominonya pasti ada, sebagian konsumen tentu cukup kaget melihat kenaikan harga Pertamax,” ujar Putra, Senin (15/6/2026).
Per 9 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga resmi mengerek harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Menurut Putra, dengan harga Pertalite yang saat ini bertahan di Rp10.000 per liter, terdapat gap atau selisih harga mencapai Rp6.250 hingga Rp7.000 per liter. Jarak yang lebar inilah yang dinilai akan menekan pengeluaran harian masyarakat dan mendorong mereka “turun kelas” dalam memilih jenis BBM.
Selain migrasi ke Pertalite, dampak jangka pendek lainnya adalah perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi. Masyarakat diprediksi akan mulai mengerem penggunaan kendaraan pribadi.
“Solusi jangka pendek yang paling realistis bagi konsumen adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan memanfaatkan transportasi publik. Namun, perubahan perilaku itu tentu membutuhkan waktu,” tambah Putra.
Di sisi lain, penyesuaian harga yang dilakukan Pertamina memang tidak terhindarkan karena mengikuti formula evaluasi berkala yang dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah dunia serta ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Putra mengakui bahwa pemerintah dan perusahaan energi nasional selalu berada di posisi sulit ketika harga minyak global melonjak. Menjaga keseimbangan antara harga keekonomian pasar dan daya beli masyarakat bukanlah perkara sederhana.
Sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus terpukul oleh volatilitas harga minyak dunia, ESI mendesak pemerintah untuk mempercepat transisi energi, salah satunya lewat adopsi kendaraan listrik (EV).
“Tarif listrik memang bisa mengalami penyesuaian, tetapi secara umum jauh lebih stabil dibandingkan harga minyak yang bisa melonjak puluhan persen dalam waktu singkat,” jelasnya.
Kendati demikian, ia mencatat bahwa percepatan EV ini masih menyisakan pekerjaan rumah besar terkait regulasi insentif dan kebijakan fiskal.
“Upaya mewujudkan kemandirian energi baik lewat kendaraan listrik maupun pengembangan biofuel, harus segera dieksekusi dengan perhitungan matang agar tidak membebani anggaran negara di masa depan,” pungkasnya.
