Jakarta (DOC) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menanggapi rencana peleburan dengan Badan Geologi yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Usulan ini disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (7/9/2026) kemarin.
Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, menyatakan akan melaksanakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai dapat meningkatkan pelayanan publik.
“Untuk penggabungan itu BMKG mengikuti dan siap melaksanakan arahan Presiden ya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung upaya mitigasi ancaman bencana,” katanya, Selasa (8/9/2026).
Guswanto menuturkan, BMKG dengan Badan Geologi merupakan mitra strategis yang mempunyai salah satu misi berupa menyelamatkan masyarakat dan memitigasi risiko dari fenomena alam. Terutama dalam melakukan monitoring bencana kebumian, gempa, gunung api, maupun tsunami.
“Kami juga memastikan kepada publik bahwa fungsi pemantauan, analisis dan penyebaran informasi ancaman bencana berjalan operasional dan akan terus diperkuat oleh arahan Bapak Presiden,” katanya.
Selain itu, Guswanto juga menanggapi terkait usulan Prabowo untuk menambah anggaran mitigasi bencana. Dia membeberkan sejumlah kebutuhan dalam menunjang operasional.
Guswanto mengatakan, BMKG memiliki peran penting dalam penanganan bencana secara nasional, terutama dalam memperkuat sistem deteksi dini dan peringatan dini. Salah satu kebutuhan utama BMKG adalah memastikan peralatan operasional tetap valid dan layak digunakan.
“Yang kedua juga kita membutuhkan penganggaran di dalam edukasi publik yang kita menggunakan sekolah lapang iklim, sekolah lapang bencana, sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang meteorologi penerbangan dan sekolah lapang barangkali ada satu lagi yang gempa, gempa bumi dan tsunami,” ujarnya.
Dia menyebut bahwa BMKG turut melakukan sosialisasi serta diseminasi informasi di mana desiminasi membutuhkan banyak bandwidth. BMKG, katanya, telah bekerja sama dengan BRI untuk mendukung berjalannya bandwidth sehingga BMKG memerlukan komunikasi data.
“Kita juga sudah bekerja sama dengan BRI, menggunakan bantuan BRI-sat, ya, kemudian kita juga menggunakan dalam diseminasi informasi itu tidak hanya informasinya, tapi kita juga menggunakan komunikasi data,” kata dia.
Menurutnya, kebutuhan bandwidth untuk komunikasi data BMKG bahkan dapat mencapai 1 gigabit per detik.
“Ya itu itu yang cukup besar yang dibutuhkan, jadi anggaran sistem peringatan ini, anggaran pemeliharaan peralatan, anggaran edukasi, anggaran untuk sosialisasi dan ini itu dibutuhkan,” pungkasnya. (rd)