Jakarta (DOC) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan ada 133 permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) tahun 2020 masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pelaksanaan pilkada serentak tahun ini.
“PHP gubernur ada 5 permohonan, PHP bupati ada 114 permohonan, PHP wali kota ada 14 permohonan. Jadi, totalnya 133 permohonan,” ungkap anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, dilansir dari Viva.co, Kamis (24/12).
Untuk di Sumatera Utara dari 23 kabupaten/kota melaksanakan pilkada serentak ada 11 permohonan yang masuk ke MK, yakni Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Nias Selatan
“Kepada teman-teman, kami harapkan untuk saling berbagi data karena pada akhir inilah di MK penyelesaian segala perselisihan,” ungkap Firtz di hadapan Bawaslu Kota Medan dan Panwascam se-Kota Medan. (viv)
