D-ONENEWS.COM

Anggaran Minim, Panwaslu Ancam Tak Kerja Maksimal

Surabaya,(DOC) – Kurang lebih 3.980 personil panitia pengawas pemilu(Panwaslu) Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) terancam terima honor sedikit.
Petugas Panwaslu yang akan di tempatkan di setiap tempat pemungutan suara(TPS) yang dianggarkan Rp.4 Milliar dalam Pengajuan Anggaran Tambahan APBD 2015, Agustus mendatang, ternyata hanya di setujui Rp. 2 Milliar saja.

Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat di komisi A DPRD kota Surabaya antara Pemkot, KPU dan Panwaslu kota Surabaya, Senin(18/5/2015).

Dalam kesempatan itu, Ketua Panwaslu kota Surabaya, Wahyu Haryadi menyatakan minimnya anggaran tersebut, membuat kinerja Panwaslu tak akan optimal. Untuk itu dirinya berharap agar Pemkot Surabaya mengabulkan pengajuan anggaran tambahan untuk honor personil pengawas di tiap TPS.

“Kami tetap akan bertahan di 9,8 miliar, kalau nilai ini tetap tidak disetujui, maka kami juga tidak akan melakukan pengawasan di tahap berikutnya, ingat kami ini membawa misi masyarakat seluruh kota Surabaya, jangan salahkan jika kami nantinya tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal, karena dukungan anggarannya juga tidak maksimal,” Tegas Wahyu, di Gedung DPRD Surabaya.

Wahyu juga mengatakan jika pihaknya sangat kecewa dengan tim anggaran Pemkot Surabaya yang dianggapnya tidak realisitis dalam melakukan efisiensi anggaran, untuk itu pihaknya akan tetap akan bertahan kepada usulannya sejak awal.

“kami akan tetap mengacu kepada usulan pada awal tahun, saat itu kami ajukan Rp. 13,2 Miliar, setelah kami lakukan verifikasi lantas turun menjadi Rp.9,8 miliar lebih, ternyata masih diturunkan menjadi 7 miliar sekian,”katanya.

Ia menjelaskan, anggaran kegiatan Panwaslu selama Pilkada yang sudah disetujui yaitu Rp. 5 Miliar. Namun anggaran tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan operasional secara keseluruhan. Sehingga perlu tambahan anggaran sebesar Rp. 4 Milliar.

“Untuk tenaga pengawas di setiap TPS juga memerlukan kensekuensi anggaran untuk honor, Bimtek dan lain-lain, tentu tidak akan cukup dengan anggaran yang hanya Rp. 2 milliar,” kesalnya.

Ia juga mengancam akan bekerja hingga tahap pencalonan saja, jika tidak ada koreksi anggaran. “Kami belum bisa menerima, dan kami meminta untuk ditinjau kembali koreksi itu, kalau dipaksakan maka kami hanya akan melakukan pengawasan sampai ke tahap pencalonan saja, terus selesai,” tandasnya.

Mendengar keluhan dan ancaman tersebut, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto meminta tim anggaran Pemkot Surabaya untuk kembali berkoordinasi dengan Panwaslu.

“Penekanan tambahan anggaran ini kan terkait Rakornis, yang awalnya berjumlah enam, kini dijadikan satu, jadi saya melihat ancaman Panwaslu tidak bersungguh-sungguh, karena reaksi ketua Panwaslu yang mengancam tidak akan bekerja secara optimal jika anggarannya tidak disetujui terkesan karena tekanan saja,”cetusnya.

Herlina juga menyatakan, dalam koreksi anggaran nanti, tim anggaran Pemkot Surabaya harus rasional meneliti kebutuhan Rakornis, terutama soal efiensi anggaran mengacu pada harga satuan dan sudah menjadi ketentuan baku.

“Jika pengurangan itu terkait dengan nilai satuan harga, maka ini sudah harga mati, karena sudah merupakan standart baku yang ada di Pemkot Surbaya, namun kami tetap meminta tim anggaran Pemkot untuk berkoordinasi kembali,” pungkasnya.(r7)

Loading...