Surabaya,(DOC) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (24/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Massa memblokade akses Jalan Pahlawan selama sekitar satu jam sehingga memicu kemacetan di kawasan tersebut. Demonstrasi juga diwarnai aksi bakar ban dan saling dorong dengan aparat kepolisian yang menjaga gerbang Kantor Gubernur Jawa Timur.
Sekretaris Umum PKC PMII Jawa Timur, Abdur Razak, mengatakan sekitar 500 mahasiswa mengikuti aksi tersebut. Selain menolak MBG dan KDMP, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan agraria, lingkungan, dan pembangunan di Jawa Timur.
Razak menjelaskan, PMII mendesak pemerintah menghentikan pembangunan batalyon militer di lahan pertanian produktif. Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan.
“Kami juga membawa isu regional mengenai rusaknya lingkungan akibat industri pertambangan di Jawa Timur. Kami meminta dilakukan operasi besar-besaran untuk mencabut tambang yang tidak memiliki izin,” tegas Razak.
Sebelum menuju Kantor Gubernur Jawa Timur, massa menggelar aksi teatrikal di Taman Makam Pahlawan (TMP) Surabaya.
Mahasiswa menjadikan aksi tersebut sebagai simbol kekecewaan terhadap pemerintah yang mereka nilai tidak membuka ruang komunikasi secara efektif.
“Kami sudah merasa hari ini tidak bisa berbicara dengan pemerintah yang hidup, maka kami mengadukan semuanya kepada para pahlawan yang telah mendahului kita,” ujarnya.
Kecewa Tak Bertemu Gubernur
Kekecewaan massa semakin memuncak karena Gubernur maupun Wakil Gubernur Jawa Timur tidak menemui mereka secara langsung.
Mahasiswa mengakui ada perwakilan instansi yang datang. Namun, mereka menilai perwakilan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas tuntutan yang di ajukan.
“Yang menemui memang ada, tetapi tidak punya otoritas terhadap tuntutan kami. Karena itu kami memilih memblokade jalan untuk mencoba mendatangkan mereka, tetapi hasilnya nihil,” kata Razak.
Mahasiswa berharap Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Timur hadir berdialog dengan massa. Jika tidak, mereka meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi agraria, lingkungan, dan ekonomi desa turun langsung menemui peserta aksi.
Setelah bernegosiasi dengan aparat kepolisian, massa membuka blokade Jalan Pahlawan dan membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 16.50 WIB.
Meski demikian, PMII Jawa Timur memastikan aksi tersebut bukan yang terakhir. Organisasi mahasiswa itu akan menggelar konsolidasi internal dan menyiapkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika pemerintah tetap mengabaikan tuntutan mereka.
“Kami akan melakukan konsolidasi dan kembali turun dengan massa yang lebih besar jika tuntutan ini terus diabaikan,” pungkas Razak. (r7)
