D-ONENEWS.COM

Anggaran Naik Jadi 867 Milyar, Komisi C: Stop Revisi Program Pembangunan

Teks foto Baktiono

Surabaya,(DOC) – Komisi C DPRD Kota Surabaya mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, agar tidak ada lagi revisi anggaran penanganan banjir di tahun 2023 mendatang.

Anggaran tersebut mengalami kenaikan yang di alokasikan menjadi satu ke dalam program pembangunan kota Surabaya.

“Jadi tata kelola penanganan banjir itu sudah ada sejak Wali Kota Bambang DH dan Tri Rismaharini. Sudah banyak di revisi. Makanya pasca dua Walikota tersebut, kami minta jangan ada revisi program lagi. Kecuali ada metode baru penanganan banjir,” ungkap Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Selasa (11/10/22).

Baktiono menjelaskan, bahwa Pemkot Surabaya terus serius membenahi sistem drainase (saluran air) agar terbebas dari banjir. Bahkan anggaran yang di ajukan ke dalam APBD tahun 2022 tidak tanggung-tanggung. Yakni sebesar Rp 541,1 milyar, atau setengah triliun lebih.

Alokasi anggaran pembenahan sistem drainase itu, terbagi menjadi tiga sub kegiatan. Di antaranya untuk operasional dan pemeliharaan sistem drainase, rehabilitasi saluran drainase perkotaan serta pembangunan sistem drainase.

“Pada tahun 2023, anggaran untuk program itu akan naik menjadi Rp867 miliar,” kata Baktiono.

Ia menambahkan, sistem drainase perkotaan di Surabaya terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier dengan dukungan 67 rumah pompa serta 77 bozem penampung air. Anggaran Rp867 miliar itu di pakai untuk drainase, box culvert, Yudit atau saluran air kecil maupun besar.

“Kami berharap pemukiman di tengah kota juga harus banyak di pasangi box culvert hingga di pinggiran,” katanya.

Politisi PDIP Kota Surabaya ini juga menginginkan, pembersihan gorong-gorong, seperti di jalan Embong Malang, rutin di lakukan. Sejak zaman Belanda, gorong-gorong itu sudah di bangun untuk mencegah banjir. Sekarang tugas DSDABM yang merawat dengan membersihkan secara rutin.

“Gorong-gorong di Jalan Embong Malang tingginya 3,7 meter. Memang di buat permanen selama-lamanya untuk mencegah banjir di tengah kota,” terang Baktiono.

Selain itu, lanjut Baktiono, DSDABM juga mempunyai tugas penanganan saluran air di perkampungan atau hilirnya, agar terkoneksi dengan hulu.

“Jadi jangan di bangun drainase di hulunya saja atau tengah kota. Tapi perlu di perbaiki hilirnya yang ada di kampung-kampung,” tandas legislator 4 periode ini.

Saluran air di gang-gang kecil pemukiman padat, sambung Baktiono, juga harus di rawat atau di pasang box culvert. Gang-gang kecil yang masih bisa di lewati motor, harus ada box culvertnya, jika belum terpasang.

“Box culvert bisa di pasang di tengah gang. Jadi harapan kami, dengan kenaikan anggaran itu, bisa mencakup penanganan banjir secara keseluruhan sampai ke perkampungan,” pungkas Baktiono.(r7)

 

Loading...

baca juga