D-ONENEWS.COM

Aturan PPKM Darurat Harus Tegas, Komisi A Dukung Sanksi Sosial bagi Pelanggar Prokes

Josiah Michael

Surabaya,(DOC) – Ketua Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael menegaskan jangan sampai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa-Bali yang diberlakukan mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 tidak tegas. Apalagi aturan itu merupakan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

Josiah mengingatkan, bahwa saat ini Surabaya sudah dalam situasi genting, yakni level 4. Ini berarti lebih dari 150 kasus Covid-19 per 100 ribu.

“Saya mendorong Pemkot Surabaya terus menyiapkan infrastrukturnya agar kebijakan ini benar-benar dilaksanakan. Jika perlu Pemkot Surabaya beserta jajarannya memperkuat kolaborasi dengan aparat TNI dan Polri untuk terus melakukan operasi yustisi pelanggaran protokol kesehatan, ” ujar Josiah ketika dikonfirmasi, Rabu(7/7/2021).

Dalam situasi seperti ini, menurut Josiah yang juga anggota Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan)DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tidak ada lagi toleransi bagi pelanggar PPKM.

“Apa yang telah dilakukan pemkot patut kita apresiasi. Para pelanggar PPKM disanksi untuk ikut melihat dan menghitung jenazah Covid-19, melayani ODGJ di Liponsos, membantu tenaga pemulasaran yang sedang bertugas, dan membuat peti mati,” kata dia.

Lebih jauh, Josiah menyatakan, perlu ada sanksi sosial bagi pelanggar PPKM. “Bila perlu, sanksi sosial diperluas. Para pelanggar PPKM diminta mengerjakan hal-hal yang teknis dan administratif saat vaksinasi untuk kelompok ODGJ dan penyandang disabilitas. Atau mendistribusikan makanan bagi pasien yang sedang isoman. Saya kira cara-cara seperti ini akan memberi efek jera bagi pelanggar PPKM, ” tandas Josiah.

Dia juga mengusulkan agar usaha jasa laboratorium kesehatan serta toko alat kesehatan dan obat-obatan juga turut dipantau. Karena kedua usaha jasa ini terpantau paling banyak antrean dan berpotensi besar melanggar aturan.

Demikian juga perusahaan non essensial perlu dipastikan karyawannya bekerja dari rumah. “Pantauan saya masih banyak yang buka. Jadi jangan hanya restoran, rumah makan, swalayan, dan pusat perbelanjaan saja yang dipantau, ” terang dia.

Yang jelas, peran aktif masyarakat sangat penting selama 17 hari PPKM ini. Nanti bila tidak ada lonjakan kasus Covid-19, rumah sakit tidak lockdown lagi, dan sebagian besar warga Surabaya sudah divaksin, baru mal dan pusat hiburan bisa buka kembali. “Kalau tidak taat bisa-bisa PPKM diperpanjang terus dan kita sendiri yang rugi,”pungkas Josiah.(r7/dhi)

Loading...

baca juga