“Presiden tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Proses hukum kita ikuti agar terang benderang,” kata Hasan Nasbi.
Penulis: admindewan
Wamenaker Kena Ciduk KPK, Jokowi Angkat Bicara
“Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada.” kata Jokowi
OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Sorotan Media Asing
“Kasus ini merupakan pukulan telak bagi kementerian,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Begini Respons Istana
“Korupsi ini sudah masuk kategori stadium 4. Itu pekerjaan rumah besar, bukan hanya untuk pejabat negara, tapi untuk semuanya.” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi
Istri Ferdy Sambo Dapat Remisi 9 Bulan di HUT RI
“Remisi umum 4 bulan, remisi dasawarsa 90 hari, dan remisi tambahan donor darah 2 bulan,” ujarnya.
Hasil Tes DNA Anaknya Negatif dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Benih Tuyul?
“Dengan hasil bahwa saudara RK dan anaknya LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non identik,” tutur Kasubdit I Siber Kombes Rizki Agung Prakoso di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).
Respons Golkar Usai Setya Novanto Ditetapkan Bebas Bersyarat
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan partainya bersyukur terpidana kasus korupsi yang juga bekas ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) telah ditetapkan bebas bersyarat.
Soal Isu Gaji Naik hingga Rp100 Juta, DPR Buka Suara
Puan menjelaskan saat ini anggota DPR sudah tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Sebagai ganti dari fasilitas itu, anggota DPR diberikan kompensasi berupa uang rumah. “Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah, itu saja,” katanya.
Ronald Tannur Dapat Remisi 4 Bulan, Ditjenpas Angkat Bicara
Kabag Humas Ditjenpas Rika Aprianti menjelaskan remisi yang diterima Tannur terdiri dari dua jenis, yakni umum dan dasawarsa.
Setya Novanto Bebas Bersyarat, Apa Kata KPK?
salah satu yang menjadi dasar Novanto mendapat pembebasan bersyarat ialah hukumannya dikurangi dari 15 menjadi 12,5 tahun berdasarkan putusan peninjauan kembali (PK) yang dibuat Mahkamah Agung.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









