Sidoarjo, (DOC) – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh biaya penanganan dan perawatan medis santri serta siswa yang mengalami keracunan massal usai mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan kesehatan para korban, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani rawat jalan. Tim BGN pusat juga diterjunkan langsung ke lokasi untuk mengawal penanganan korban.
“Makanya dari tim pusat juga akan datang, kami cek kembali penanganannya. Mengenai biaya, semuanya akan ditanggung BGN,” tegas Teguh saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, Rabu (2/9/2026).
Teguh menyampaikan, data jumlah korban terus diperbarui seiring berjalannya koordinasi dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan setempat. Jumlah korban terus bergerak secara dinamis.
Kasus dugaan keracunan ini bermula setelah para santri mengonsumsi menu MBG pada Selasa (1/9/2026) yang terdiri dari nasi, telur orak-arik bumbu Bali, tumis buncis, dan tempe bumbu Bali.
Jumlah korban melonjak signifikan pada hari kedua setelah 35 santri tambahan mengeluhkan gejala mual dan pusing. Hingga saat ini, total korban terdampak telah menembus 566 orang.
Tenaga Kesehatan Puskesmas Tanggulangin, Agung, mengonfirmasi bahwa sejumah santri yang membutuhkan penanganan intensif telah dirujuk ke beberapa rumah sakit rujukan.
“Korban dirujuk ke RS Pusura, RS Delta Surya, dan RSI Siti Hajar,” jelas Agung.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmita Herawati, menjelaskan mayoritas korban mengalami keluhan ringan hingga sedang. Penanganan cepat melalui rehidrasi berhasil memulihkan kondisi sebagian santri dalam waktu singkat. “Tergantung kondisinya. Jika cukup dengan rehidrasi, proses pemulihan relatif cepat, sekitar 4 hingga 5 jam sudah membaik,” paparnya.
Sembari menunggu hasil uji laboratorium, BGN mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara (suspend) operasional SPPG Kalitengah yang memasok makanan ke pondok pesantren tersebut. Hasil investigasi menyeluruh dari tim BGN pusat nantinya akan menentukan apakah izin operasional dapur MBG tersebut ditutup sementara atau dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara permanen.
