Probolinggo,(DOC) – Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu(5/12/2018).
Kegiatan yang mengambil tema “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing” ini diikuti oleh 250 orang peserta terdiri dari Kepala OPD dan Camat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) daerah sekitar, instansi vertikal, Fasilitator Perencana Pembangunan Kabupaten Probolinggo, perguruan tinggi serta unsur organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan.
Pembukaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 ini dihadiri oleh Kepala Bakorwil V Jember R Tjahjo Widodo, SH. M.Hum, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurrahman, Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Kepala UPT Penataan Ruang dan Geoparsial Bappeda Provinsi Jawa Timur Suci Purnomo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono dan para asisten di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam sambutannya Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tetap konsisten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Pencapaian indikator-indikator makro Kabupaten Probolinggo terus mengalami peningkatan,” katanya.
Bupati Tantri menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam tiga tahun terakhir mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan Jawa Timur. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dalam tiga tahun terakhir masih diatas nasional walaupun masih di bawah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017 mencapai 4,46%.
“Laju inflasi dari tahun 2014-2017 berhasil kita tekan. Dimana tahun 2017 angka inflasi mencapai 5,97%. Sementara pada tahun 2014, angka inflasi berada pada kisaran 2,29%,” tegasnya.
Menurut Bupati Tantri, isu Kabupaten Probolinggo terkait dengan angka kemiskinan. Dimana prosentase penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah) karena relatif tinggi pada angka 20,52%. Jika dibandingkan, terdapat 240 ribu penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo.
“Pertanyaannya? Benarkah 240 ribu ini adalah penduduk miskin. Karena ada sebuah peluang yang kemudian merugikan Kabupaten Probolinggo. Rakyat cenderung tidak menyampaikan yang sebenarnya kepada petugas pencacah sensus. Inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama bagaimana merubah mindset untuk bersama-sama mempunyai rasa malu jika dikatakan miskin,” jelasnya.
Bupati Tantri menerangkan bahwa IPM Kabupaten Probolinggo tahun 2014 sebesar 63% naik pada tahun 2017 menjadi 64,28%. Tiga komponen IPM meliputi pendidikan, kesehatan dan daya beli. Daya beli masyarakat Kabupaten Probolinggo sangat baik. Tetapi masih belum diimbangi taraf kesehatan dan tingkat pendidikan yang seharusnya bersama-sama dengan daya beli masyarakat.
“Oleh karena itu di tahun 2019 dan seterusnya ada beberapa isu yang kita berikan pendekatan melalui program dan kegiatan terkait pendidikan dan kesehatan. Begitu juga angka kematian bayi yang masih tinggi,” terangnya.
Berkaitan dengan bidang pendidikan tegas Bupati Tantri, atas kerja keras dan komitmen seluruh elemen masyarakat dan diterima dengan cerdas oleh Dinas Pendidikan, PGRI dan guru, harapan lama sekolah sangat baik hampir menyerupai Jawa Timur 13 tahun. Rata-rata lama sekolah 5,69, tetapi hal ini tidak mengurangi semangat karena memang warisan terdahulu. “Untuk usia 25 tahun rata-rata lama sekolah dilakukan dengan pendekatan pada proses Kejar Paket A, B dan C,” ujarnya.
Bupati Tantri juga menyampaikan beberapa isu strategis di Kabupaten Probolinggo diantaranya pengentasan kemiskinan, pemantapan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan aksesbilitas pendidikan dan kesehatan serta reformasi birokrasi.
“Dari beberapa isu strategis tersebut, akhirnya kita jabarkan kepada visi dan misi Kabupaten Probolinggo. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2019 terwujudnya kerukunan sosial, ketentraman dan ketertiban lingkungan, pada tahun 2020 reformasi birokrasi, tahun 2021 meningkatkan pembangunan manusia, tahun 2022 terwujudnya daya saing daerah dan akhirnya tahun 2023 pengentasan kemiskinan,” tambahnya.
Sementara Kepala Bakorwil V Jember R Tjahjo Widodo mengatakan bahwa ke depan untuk perijinan di wilayah Jawa Timur nantinya akan didekatkan di Bakorwil, sehingga Bakorwil mempunyai tugas untuk mendorong iklim investasi.
“UKM yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah tahan banting. UKM inilah yang akan mampu meningkatkam kesejahteraan dan ekonomi kita. Di Bakorwil kita akan ada program berkaitan dengan pelatihan tentang UKM, terutama bidang pengembangan potensinya dan packingnya,” katanya.
Mantan Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo ini juga menyampaikan bahwa ke depan juga akan ada job market milineal. Hal ini diperlukan karena saat ini sudah masuk era teknologi informasi revolusi industri 4.0. Program ini akan fokus kepada generasi muda dalam bidang pengembangan informasi. “Mudah-mudahan semua ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo,” harapnya.
Sedangkan Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi mengungkapkan melalui pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 diharapkan dapat menghasilkan keluaran berupa penetapan sasaran dan prioritas daerah, rencana program yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023. “Selain itu, penetapan program yang belum dapat diakomodir dalam rancangan RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023,” katanya.(imam/r7)