Surabaya,(DOC) – Pimpinan DPRD kota Surabaya berlomba melontarkan statement soal amblesnya jalan Raya Gubeng, Selasa(18/12/2018) malam kemarin.
Ketua DPRD kota Surabaya, Armudji, menengarai adanya indikasi permainan pemberian izin pada pelaksanaan proyek perluasan RS Siloam.
“Sudah dengar lama untuk pembangunan, pengembangan atau perluasan RS Siloam ini. Tentunya ada kaitannya juga dengan perijinan. Kita sering disambati orang-orang yang berinvestasi di Surabaya dengan bangunan tingkat tinggi atau bangunan yang menggunakan basement parkir sampai 2 lantai atau 1 lantai, proses perizinan cukup lama, bahkan hampir setahun lebih. Lah ini sangat singkat sekali untuk mendapatkan izin,” ungkap Armudji, Rabu(19/12/2018).
Jika dilihat berkas perizinan pembangunan RS Siloam, kata Armudji, ada dugaan keterlibatan anak pejabat dalam permainan pemberian ijin ini. Namun sayangnya Armudji tak membeberkan nama anak pejabat Surabaya tersebut.
“Tapi indikasinya jelas, ini ada permainan ijin yang dilakukan oleh anak seorang pejabat,” tandasnya.
Untuk mengurai penyebab amblesnya jalan Raya Gubeng, Caleg DPRD Provinisi Jatim dari PDIP ini, meminta kepolisian untuk menyelidikinya karena sudah merugikan banyak masyarakat.
“Ini yang harus benar-benar diselidiki, karena sudah bukan menjadi suatu isu, tapi sudah banyak beredar di pemerintahan. Harus diusut tuntas, sebab mencelakakan dan merugikan warga,” tandasnya.
DPRD Kota Surabaya berencanan memanggil kontraktor, konsultan perencana, pengawas dari Pemkot Surabaya termasuk bagian perizinan. Ia menambahkan, mereka akan dimintai keterangan atas keteledoran amblesnya jalan Raya Gubeng Surabaya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD kota Surabaya dari Fraksi PKB, Masduki Toha meminta, pertangungan jawab Pemkot Surabaya, yang ditengarai akibat carut marutnya pemberian izin atas pelaksanaan pembangunan proyek perluasan RS Siloam, hingga berdampak pada amblesnya jalan Raya Gubeng Surabaya.
“Amblesnya jalan Gubeng merupakan tanggung jawab pemerintah yang mengakibatkan kegaduham sehingga tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan warga kota Surabaya. Ini akibat carut marutnya perizinan di Kota Surabaya yang kita cintai ini,” kata Masduqi.
Dengan insiden ini, dirinya akan menggunakan hak interpelasi DPRD kepada Wali Kota untuk meminta pertanggung jawaban publik mewakili warga kota Surabaya.
“Hal ini sebagai controlling lembaga agar duduk permasalahannya di jelaskan sejelas-jelasnya biar tidak simpang siur tentang kejadian tersebut,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Wali kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana membantah tudingan adanya indikasi permainan dalam pemberian izin pembangunan proyek RS Siloam.
“Sejauh ini tidak ada permainan,” tegasnya singkat.
Pernyataan ini juga dipertegas oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi.
“Karena sebenarnya untuk pengeluaran ijin itu terkait dengan strukturnya, itu ada didalam undang-undang nomer 28 tentang bangunan gedung disampaikan, bahwa semua bangunan gedung didirikan itu harus mendapatkan persetujuan dari tim ahli bangunan gedung,” papar Eri.
Untuk meminimalisir kesimpulan – kesimpulan yang belum bisa dibuktikan dan dipertanggung jawabkan, Eri meminta semua pihak, termasuk DPRD kota Surabaya menahan diri berstatement, sampai Tim Ahli Bangunan Pemkot Surabaya dan Tim Labfor Mabes Polri menyampaikan hasil penyelidikan nanti.
“Dua hari lagi kita akan sampaikan secara transparan hasil penyelidikan itu, biar jelas penyebab pasti amblesnya jalan Raya Gubeng, apakah karena alam(pergeseran tanah,red), permainan izin, atau kesalahan kontruksi. Pemkot kini tengah fokus untuk menormalisasi jalan Raya Gubeng agar bisa di gunakan lagi,” pungkas Eri.(robby/r7)