Surabaya,(DOC) – Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto mengkritik kebijakan Pemkot Surabaya soal banyaknya rangkap jabatan yang ditempati oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Herlina, kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya tidak punya ukuran beban kerja.
“Kalau di psikologi ada analisa jabatan dan beban kerja, itu penting dilakukan karena untuk effisiensi dan efektiftas kerja. Kalau dirangkap maka beban kerja individu lebih banyak dan berat,” ungkap Herlina, Selasa(19/2/2019).
Ia menambahkan, beban kerja itu harusnya terukur mulai individu jabatan dengan unit. Misalnya PMK datang 10 menit itu berarti beban kerja unit, tapi beban kerja individu tidak diukur.
“Mungkin bagi Bu Wali yang penting beban kerja unit itu tidak terganggu padahal beban kerja individu itu berpengaruh,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat kembali menegaskan ini yang membuat anggapan kalau pemkot Surabaya tidak punya analisa beban kerja.
Sampai sekarang masih ada 5 OPD di lingkungan Pemkot Surabaya yang dirangkap jabatan oleh beberapa kepala dinas.
“Ditingkatan bawah seperti lurah masih banyak lagi yang rangkap jabatan,” pungkasnya.(r7)
