Surabaya,(DOC) – Polemik Surat Peringatan (SP1) terkait pemanfaatan ruang di Balai Pemuda Surabaya terus bergulir. Pemerhati kebudayaan AH Thony, yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2019–2024, meminta DPRD segera turun tangan sebagai mediator.
AH Thony menilai Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) tidak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam mengambil langkah.
“Melihat sepintas surat dinas tersebut, kita bisa menduga dinas sedang kalut dan dihadapkan pada persoalan hukum, kemungkinan temuan penyimpangan terkait hasil audit pengelolaan barang milik daerah,” ujar AH Thony.
Ia menegaskan, jika memang ada persoalan hukum, dinas seharusnya membuka dialog dengan para pelaku seni yang menempati ruang di Balai Pemuda.
“Seharusnya dinas menempuh musyawarah terbuka dan mengomunikasikan secara baik dengan kawan-kawan yang menempati galeri dan bangunan lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan musyawarah justru bisa membantu pemerintah sekaligus melindungi semua pihak dari potensi persoalan hukum.
“Kalau musyawarah dilakukan, saya yakin kawan-kawan bisa memahami, bahkan membantu kesulitan dinas dan menghindari jeratan hukum,” tambahnya.
Minta DPRD Jadi Penengah
AH Thony juga mendesak DPRD Surabaya segera mengambil peran sebagai fasilitator dalam menyelesaikan polemik tersebut.
“Kalau pemerintah enggan, saya mohon kawan-kawan di DPRD bisa segera memfasilitasi,” tegasnya.
Ia menilai DPRD memiliki peran strategis untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan komunitas seni.
Selain itu, AH Thony mengkritik gaya komunikasi dinas yang terkesan kaku dan cenderung otoriter.
“Nampaknya dinas ingin telihat tegas. Tapi dari aspek budaya, surat itu memberi kesan penguasa yang adigang, adigung, adiguna, kurang kebijaksanaan,” ujarnya.
Ingatkan Nilai Sejarah Balai Pemuda
Ia juga mengingatkan bahwa Balai Pemuda memiliki nilai sejarah panjang dalam perjalanan seni dan perjuangan pemuda di Surabaya.
“Penempatan potensi pemuda di Balai Pemuda itu tidak terjadi begitu saja. Ada latar belakang sejarah perjuangan dan peran besar para seniman,” ungkapnya.
AH Thony berharap semua pihak tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan nilai budaya dan sejarah.
“Menurut saya, jangan di teruskan cara-cara seperti ini. Pendekatan musyawarah perlu di kedepankan,” pungkasnya. (r7)
