Surabaya (DOC) — Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Surabaya menjadi perhatian serius. Untuk menjaga kondusivitas Kota Pahlawan di tengah meningkatnya mobilitas warga, DPRD Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya memperkuat koordinasi strategis.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara pimpinan baru DPRD Surabaya dengan jajaran Polrestabes Surabaya pada Kamis (21/5/2026). Pertemuan terbuka ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
Dalam pembahasan tersebut, isu perlindungan anak di tengah derasnya arus digitalisasi menjadi salah satu fokus utama. DPRD Surabaya menilai perkembangan teknologi tidak hanya membuka akses informasi, tetapi juga membawa ancaman baru seperti kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga pergaulan bebas yang tak terkontrol.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa perlindungan generasi muda tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak keluarga atau sekolah. Pemerintah daerah dan aparat keamanan harus membangun sistem pengawasan serta edukasi yang lebih kuat.
“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap mereka semakin kompleks sehingga perlu perhatian serius bersama,” ujar Syaifuddin usai pertemuan.
Selain isu anak, audiensi ini juga merespons keresahan masyarakat terkait keamanan jalan raya, mulai dari pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar, hingga praktik parkir semrawut.
Maraknya juru parkir (jukir) liar dinilai memicu kemacetan sekaligus membuka celah praktik pungutan liar (pungli) di lapangan. DPRD dan Polrestabes Surabaya sepakat bahwa persoalan ini membutuhkan tindakan teknis yang tegas dan terukur.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, memastikan pihaknya siap mendukung penertiban secara menyeluruh bersama pemerintah kota melalui pemetaan titik rawan dan pengawasan intensif.
“Masalah parkir dan ketertiban akan dibahas lebih teknis ke depan. Prinsipnya, semua pihak ingin Surabaya lebih tertib, aman, dan masyarakat merasa nyaman,” kata Kombes Pol. Luthfie.
Ia berharap, sinergi ini mampu menjawab tantangan tata kelola sosial, pengawasan ruang publik, hingga perlindungan kelompok rentan di Surabaya. “Kami akan melakukan koordinasi yang solid, sehingga warga bisa tetap aman, toleran, dan inklusif,” tutupnya.
