Surabaya,(DOC) – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk mengevaluasi dan mengambil langkah yang tepat terhadap kepala SMKN 1 Surabaya.
“Saya sudah baca di media sosial dan koran yang beredar di masyarakat terkait kasus siswa SMKN 1 tersebut. Ini bukti bahwa kepala sekolah tersebut tidak bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif. seharusnya menciptakan suasana kondisi belajar yang baik di sekolah yaitu kepala sekolah langsung menanyakan ke guru pengawas bukan langsung eksekusi ke siswanya, apalagi siswa inkulusi ini butuh pendampingan dan diarahkan menjadi yang lebih baik,”ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau dan berharap agar pihak sekolah segera melakukan pendampingan kepada siswa yang telah mendapatkan hukuman itu. “Itu kewajiban sekolah, siapa lagi jika tidak. karena itu saya minta agar guru-guru melakukan pendampingan itu, supaya siswa itu tidak menjadi takut lagi,” harapnya.
Ia menambahkan, seharusnya Dinas Pendidikan Provinsi Jatim melihat efek yang akan timbul setelah adanya perlakuan yang tidak semestinya didapatkan oleh siswa itu. “Efek yang ditimbulkan itu harus kita perkuat, jangan sederhana sekali untuk menyimpulkan persoalan hanya sekedar apa. Karena secara psikologis akan menjadi beban atau pengaruh sendiri dalam kelanjutan proses belajar mengajar,” terangnya.
Maka itu, dalam waktu dekat dirinya akan memanggil Kadispendik Jatim sebagai penanggung jawab pendidikan di Provinsi Jawa timur. “Saya kira nggak usah sampai ke Gubernur, tapi kita juga akan memanggil Pak Saiful dan meminta klarifikasi sebagai penanggung jawab pendidikan, untuk memberikan penjelasan secara utuh terkait sikap dan tindakan yang dilakukan kepala sekolah, karena itu tidak mencerminkan pendidikan,” tegas Suli.
Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo meminta Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Syaiful Rachman tidak membuat gaduh terkait kekerasan yang menimpa tiga siswa SMKN 1 Surabaya yang dilakukan kepala sekolah. Dia menilai video yang diunggah Syaiful Rachman di media sosial bisa menimbulkan polemik.“Sudah saya suruh tutup Twitter dan WhatsApp-nya. Kepala dinas jangan bikin gaduh,” tegasnya ditemui usai menerima penghargaan WTP di kantor Gubernur Jatim jalan Pahlawan Surabaya..
Terkait soal tuntutan agar Kepala SMKN 1 Surabaya dicopot, Soekarwo mengaku belum bisa memenuhinya. Dia menyarankan kepada ketiga orang tua siswa untuk melaporkan penamparan ini ke pihak yang berwajib. Dengan demikian, bisa diketahui duduk perkara dari kasus penamparan tersebut.
Jika memang bersalah, ia tak segan mencopot Bahrun dari posisinya. “Kita tidak boleh otoriter, ini demokrasi. Nanti kalau sudah tahu duduk perkaranya, baru kita penalti,” tutur Pak de Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim, Soekarwo.
Gubernur Soekarwo, juga mengingatkan semua Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaporkan rencana anggarannya ke kepala dinas, termasuk sekolahan. Bila tidak, maka anggaran tersebut bisa dibatalkan. “Di sana (SMKN 1) meski penggunaannya masih belum kita ketahui tapi sudah gak bener. Caranya sudah salah,” katanya.
Soekarwo lalu memuji sikap para siswa SMKN 1 Surabaya yang berani menyuarakan ketidakadilan yang dia rasakan. Menurutnya, hal itu bukan menunjukkan kegagalan dalam pendidikan. “Kalau dididik meneng ae (diam tak protes) tak ada gunanya,” pungkasnya. (jn/pca,uin/p)