DPRD Tetap Desak Wali Kota Cairkan Gaji ke-13

Tidak ada komentar 67 views

Surabaya,(DOC) – Meskipun Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini telah menyampaikan anggaran masih belum mencukupi untuk mencairkan gaji ke-13, namun Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, tetap mendesaknya.

Sesuai aturannya, gaji ke-13 untuk 14 ribu tenaga kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemkot Surabaya, dijadwalkan sudah diterima pada bulan Juli 2018 lalu.

“Dewan sudah berupaya. Sekarang biar masyarakat yang menilainya sendiri. Sebab sekarang tinggal niatan Wali kota untuk bersedia mencairkan atau tidak,” ungkap Armuji, saat ditemui di ruangannya, Rabu(10/10/2018).

Armuji menjelaskan, anggaran gaji ke-13, sebenarnya telah direncanakan oleh pihak legislative pada perubahan anggaran keuangan (PAK). Namun kenyataannya, Pemkot tak menganggarkan lantaran sudah dialokasikan dananya pada anggaran murni APBD kota Surabaya 2018, sebesar Rp 58 miliar.

Wali kota Risma, lanjut Armudji, belum menyampaikan secara resmi ke DPRD kota Surabaya, alasan Pemkot menahan gaji ke-13. Namun info yang didapat DPRD, tak cairnya gaji ke-13 karena pendapat Pemkot tak memenuhi target yakni masih dibawah 72 persen.

“Sampai akhir bulan September lalu, pendapatan Pemkot sudah 71,94 persen. Sekarang pasti sudah 73 persen. Sudah sangat cukuplah kalau untuk mencairkan gaji ke-13,” tukasnya.

Armudji meminta Wali kota memikirkan para ASN berpangkat rendah seperti golongan D yang sangat berharap gaji ke-13 tersebut dicairkan.

“Jangan-jangan mereka sudah sampai hutang kanan kiri, untuk biaya sekolah, untuk biaya jelang lebaran. Sampai sekarang malah belum cair,” celetuk Armudji.

Armudji mempersilahkan, jika ada fraksi yang ingin mengajukan hak interpelasi soal ditahannya pencairan gaji ke-13.

“Silahkan kalau ada fraksi mengajukan hak interpelasi. Tapi fraksi PDIP tak akan mengajukan hak tersebut. Saya sebagai ketua DPRD akan tetap memprosesnya,” tegas Armudji.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, Dharmawan, menyatakan, dirinya akan siap mendukung fraksi Gerindra jika mengajukan hak interpelasi ke Wali kota soal tak dicairkannya gaji ke-13.

Hak untuk meminta keterangan kepada Wali kota itu, lanjut Dharmawan, akan digunakan untuk mempertegas statement Wali kota Risma soal anggaran pendapatan belum mencukupi untuk mencairkan gaji ke-13.

“Hak interpelasi bisa digunakan. Namun bergantung keputusan fraksi. Saya sebagai anggota fraksi Partai Gerindra juga akan ikut dengan hasil rapat fraksi, kalau dibutuhkan interpelasi maka saya siap,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi anggaran Pemkot tak mengalami defisit, tapi sebaliknya ada penambahan anggaran kegiatan dan target pendapatan.

“Ini tergantung niat Wali kota untuk mencairkannya, karena anggarannya sudah ada lama. Kalau legislative hanya mendorong dan mendesak agar segera dibayarkan gaji ke-13 itu,” pungkasnya.

Pemberian gaji ke-13 tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomer 18 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomer 19 tahun 2016, tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dan Tunjangan.

Dalam PP nomer 18 tahun 2018 dipasal 8 disebutkan, pejabat yang menerima gaji ke-13, selain ASN adalah Menteri, Wakil Menteri, Staf Khusus di Lingkungan Kementrian, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Hakim Ad Hoc dan pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Pembayaran gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juli, jika belum dapat dibayarkan maka dapat dilakukan pada bulan berikutnya.(rob/r7)