Surabaya, (DOC)- Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) diharapkan bisa mewujudkan center of excellence. Caranya dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan. Dimana, peraturan itu didesain dengan prinsip-prinsip agar dapat membawa value for money.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Seminar Pengembangan Unit Kerja Pengembangan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Center of Excellence Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan IAPI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jatim di Hotel Sheraton Surabaya, Selasa (3/9).
Menurutnya, value for money ini bukan sekedar harga terendah, tapi juga harus memberikan dampak nyata. Untuk itu, dirinya mengajak para ahli pengadaan untuk berorientasi terhadap outcome.
“Artinya melakukan evaluasi.Misalnya melihat apa yang dikerjakan lima tahun lalu, apakah hasilnya bagus tidak hari ini. Bila kurang apa yang harus direview. Karena kita ada sesuatu decision making yang masih dimungkinkan ruang diskresi tapi butuh keberanian. Nah, prinsip tadi yang perlu diterapkan para ahli pengadaan,” kata Emil Dardak.
Keberadaan IAPI, lanjut Emil, dinilai penting karena sebuah organisasi profesi tidak hanya mengajarkan want to know, tapi juga integritas yang di dalamnya terdapat sebuah kode etik. Selain itu, ahli pengadaan juga harus menguasai penerapan prinsip value for money bagi government. Sehingga tidak hanya sekedar melakukan checklist, tapi juga risk management untuk mencapai daya saing.
“Tidak selamanya value for money identik dengan proses kaku dan kompleks, tapi juga transparan dan obyektif. Bisa dijelaskan kenapa pilihan jatuh kepada rekanan tertentu secara obyektif, transparan dan akuntabel. Ini tentunya harus menjadi landasan,” tandasnya.
Dalam proses pengadaan, sambungnya lagi, harus berorientasi pada hasil yang baik. Proses perencanaannya pun harus memiliki mindset government dari hulu ke hilir. Bila perencanaan tidak konkret, maka hasilnya bisa meleset dari hasil yang diharapkan.
Terkait dengan rendahnya penyerapan yang sering dikaitkan dengan gagalnya proses lelang, Emil mengusulkan untuk melibatkan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu tenaga dalam proses pengadaan. Salah satunya pakar pengadaan. Apalagi selama ini proses pengadaan sering terkendala terbatasnya SDM para ASN.
“Kadang ada yang bertugas merangkap. Misal pembangunan jalan kadang tenaganya terpakai untuk mengawasi proyek. Kapan waktunya untuk mengevaluasi dokumen dan lain-lain. Tidak ada salahnya melibatkan tenaga non ASN, apalagi di IAPI ini kan tenaganya tersertifikasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Trenggalek ini juga menyambut baik langkah DPD IAPI Jatim yang menyelenggarakan seminar. Apalagi acara ini banyak dihadiri pihak-pihak terkait termasuk Deputi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Dia berharap UKPBJ provinsi sebagai pembina UKPBJ kab/kota mendorong terobosan yang dibuat LKPP bersama IAPI agar terus berjalan.
“Di Pemprov, kami ada salah satu program Belanja Inovasi (Belanova). Untuk itu kami mengajak IAPI menjadi salah satu panel yang ikut mereview inovasi tersebut. Walaupun tidak diwajibkan ketatnya aturan tapi inovasi ini bisa tetap menjalankan good governance yang baik,” jelasnya.
Dalam acara ini juga dilaksanakan Pengukuhan Pengurus IAPI DPD Jatim periode 2019-2022. Pengurus yang dilantik adalah Ketua Yuswanto, Wakil Ketua I Son Magenda Ardiwinata, Wakil Ketua II Suharsono Bambang Setyawan Sasimartojo, dan Wakil Ketua III Yustrida Bernawati. Juga Sekretaris I Sukadi, Sekretaris II Wiwik Supratiwi, Bendahara I Ahmad Gholib Adlillah, dan Bendahara II Husen Sururi. (dar)