D-ONENEWS.COM

Harus Imbang, PAD Kota Surabaya 2020 Harus Capai Rp 10 Trilliun

Surabaya,(DOC) – Semangat Walikota Tri Rismaharini yang terus mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengibarkan marwah Surabaya di gelanggang internasional, nampaknya tak diimbangi oleh ketersediaan anggaran yang cukup.

Dinas-dinas dilingkungan Pemkot Surabaya yang merupakan mesin penghasil, harus dipacu lagi untuk meningkatkan kwantitas output.

Pernyataan ini di sampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony, Rabu(9/10/2019).

“Draft neraca PAD kota Surabaya pada APBD 2020 komposisi penyusunannya dipandang masih belum mencerminkan spirit yang berimbang dengan semangat Wali kotanya. Angka yang dipatok masih terkesan pesimis, minimalis, penuh keragu-raguan bahkan menimbulkan kecurigaan kami yang di dewan, bahwa masih ada potensi sumber-sumber penghasilan yang masih disembunyikan,” ungkap AH Thony saat di temui.

Ia menambahkan, agar tidak ada ke sakwasangka, pihaknya memberikan tawaran kenaikan PAD yang bisa dipatok pada angka realistis, yaitu mencapai Rp. 10 trilliun.

“Konfigurasi angka dalam neraca pendapatan pada APBD 2020 ini secara kwantitatif memang sudah ada peningkatan, tapi kenaikannya terasa masih belum mengesankan. Hal itu sangat nampak, bila kita membaca dan mengkomparasikan secara seksama target PAD yang dipatok hanya pada sektor  PBB (pajak bumi dan bangunan,red), retribusi reklame, restoran, hotel, hiburan, parkir, pemasangan PJU, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi daerah dan retribusi daerah dari kekayaan daerah,” kata AH Thony.

Pada neraca yang di sodorkan kepada kami, ada kenaikan yg cukup fantastis yaitu mencapai pada angka10 persen, tapi disisi lain ada yg hanya naik tidak sampai 2 persen, harapan kami sektor ini bisa di dongkrak lagi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, untuk PAD dari PBB naiknya 10 persen, sementara dari sektor parkir, restoran dll kenaikannya masih jauh dari harapan. Seperti pajak reklame masak kenaikannya cuma 1,98 persen, pajak hotel naik 9,5 persen, pajak hiburan 9,2 persen, pemasangan PJU 2,3 persen, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 0,38 persen, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah 7,7 persen dan retribusi daerah 2,3 persen.

“Padahal pertumbuhan dunia usaha disektor itu sekarang nampak sangat bergairah,” tegasnya.

Terhadap peningkatan PAD dari sektor PPB yang cukup besar ini justru dinilai Thony sebagai kebijakan yg miskin inovatif, karena ia menduga peningkatan itu tidak dicapai melalui usaha yang berkeringat, tapi hanya dicapai dengan cara meningkatkan angka NJOP sebagai pembilang penghitungan PBB.

“Hal itu sebagaimana bisa kita lihat dari SPPT yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau dugaan itu benar, maka saya meminta kepada eksekutif untuk dilakukan kajian ulang. Sebab trend peningkatan.pendapatan dengan gaya ini ujung-ujungnya hanya membebani masyarakat,” paparnya.

Jika pihak eksekutif memandang langkah kebijakan di ranah PBB itu sudah tepat, maka dirinya berharap ada mekanisme untuk memberi ruang bagi masyarakat yang tidak mampu dengan cara memperoleh restitusi.

“Kalau ruang restitusi ini dianggap menghalangi niat baik eksekutif dan dapat mengurangi potensi PAD, tapi kalau kreatif bisa saja menutup berkurangnya pendapatan itu dari sektor lain seperti dari sewa IPT (izin pemakaian tanah,red) dan surat ijo, kan itu bisa di optimalkan juga,” pungkasnya.(robby)

Loading...

baca juga