Surabaya, (DOC) – Prestasi akademik memukau dengan Indeks Prestasi (IP) 4,0 tak cukup menyelamatkan Dian (19), mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dari ancaman putus kuliah di semester tiga. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat Dian terancam tak bisa melanjutkan pendidikan setelah permohonan beasiswanya ditolak sistem Pemkot Surabaya akibat ketidaktepatan data desil kemiskinan.
Padahal, kondisi riil keluarga Dian jauh dari kata mampu. Ayahnya hanya bekerja sebagai pengantar galon air minum isi ulang dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan untuk menghidupi empat anggota keluarga. Namun, saat mendaftar beasiswa melalui aplikasi resmi Pemkot Surabaya, sistem secara otomatis menolak pengajuannya dengan keterangan “tidak termasuk keluarga miskin atau pramiskin”.
Kasus Dian menjadi pemicu sorotan tajam dari Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i. Menurutnya, insiden ini membuktikan adanya celah fatal dalam validasi data kemiskinan yang mengorbankan masa depan anak-anak berprestasi.
“Ini sangat memprihatinkan. Ada mahasiswa berprestasi yang terancam putus kuliah hanya karena persoalan administrasi dan validitas data. Negara tidak boleh kehilangan generasi unggul hanya karena sistem tidak mampu membaca kondisi riil masyarakat,” tegas politisi Partai NasDem tersebut, Rabu (5/8/2026).
Imam mengungkapkan, fenomena pergeseran desil yang tidak akurat ini bukan kasus tunggal. Pihaknya menerima sejumlah aduan serupa dari warga Kota Surabaya. Salah satunya dialami Ririn, warga Gubeng Airlangga, yang status keluarganya mendadak melompat dari desil 2 ke desil 6. Perubahan mendadak tersebut otomatis memutus akses beasiswa perguruan tinggi bagi anaknya.
Nasib serupa menimpa Menik, warga Jojoran, Gubeng. Meski tinggal di rumah kontrakan, berstatus pensiunan guru TK, dan suaminya menganggur akibat PHK, keluarganya justru masuk ke dalam desil 6 kategori yang dinilai tidak layak menerima bantuan pendidikan.
Melihat fakta di lapangan, Imam mendesak Pemkot Surabaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan tidak hanya bersandar pada indikator administratif semata.
“Jangan sampai angka kemiskinan terlihat turun di atas kertas, tetapi di lapangan masih banyak warga yang kesulitan. Pemkot harus hadir melakukan verifikasi ulang secara faktual. Pendidikan harus menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan justru terhalang oleh data yang tidak akurat,” pungkasnya.
